APKASINDO: Program EBT Harus Libatkan Petani

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kelapa sawit berkontribusi dalam penurunan emisi karbon dan mendukung program pemerintah dalam perubahan iklim. Hal ini terwujud melalui program mandatori biodiesel 30% atau B30 yang telah berjalan setahun terakhir. Namun demikian, biodiesel diharapkan mampu melibatkan petani dalam rantai pasoknya.

“Kami ingin  petani dapat terlibat dalam rantai pasok bioenergi. Petani ingin naik kelas. Idealnya, pasokan CPO sebesar 20% untuk green energy bersumber dari petani. Tidak lagi sebatas dijadikan  tukang dodos, tukang angkut, atau tukang antar buah ke pabrik. Pada dasarnya, kami ingin menjadi berkontribusi kepada bioenergy,” ujar Ir lr. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) saat menjadi penanggap dalam dialog nasional bertemakan “Sustainable Energy: Green and Clean”, Kamis (28 Januari 2021).

Menurut Gulat ada perbedaan mendasar antara program energi baru terbarukan dengan sektor energi fosil (konvensional) seperti migas dan tambang. Karena, bentuk energi terbarukan dari sumber daya alam hakikatnya adalah menanam (reversible) jadi tepat sekali dengan istilah energi baru terbarukan. Sementara itu, perspektif energi fosil yang di bawah Kementerian ESDM itu hanya memanen  (irreversible) yang dikenal dengan istilah menambang.  “Saat ini, sawit merupakan komoditas terbaik untuk solusi perekonomian Indonesia dan energi baru terbarukan, kita harus mensyukuri anugerah Tuhan kepada Bangsa ini.”

Dialog ini menghadirkan pembicara seperti Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Arifin Tasrif (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM), Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI), Nicke Widyawati (Direktur Utama PT Pertamina), Dwi Soetjipto (Kepala SKK Migas), dan Darmawan Prasodjo (Wakil Direktur Utama PLN).

Dalam forum ini, Gulat memberikan apresiasi bagi pemerintahan Joko Widodo yang mengakui peranan sawit dalam peranan ekspor dan penyelamatan ekonomi nasional.   Sawit adalah konsep terbaik bagi solusi ekonomi Indonesia. Lahirnya UU Cipta Kerja sangatlah bagus dalam rangka menjamin investasi dan lapangan kerja. Walapun, ada kekhawatiran berkaitan regulasi turunan UU Cipta Kerja khususnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sektor kehutanan.

“Di bidang energi, para pembicara mengungkapkan tiga aspek penting yang harus paduserasi yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tapi, ketiga aspek ini butuh dukungan politik. Tanpanya tidak akan berpengaruh banyak, atau hanya saling menjegal” ujar Gulat.

Ia menuturkan, “Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurbaya (Menteri LHK). Baru-baru ini, petani yang tergabung dalam APKASINDO diberikan kesempatan untuk bertemu berdialog Sekjen KLHK. Dalam pertemuan ini, usulan petani terkait RPP kehutanan diterima dan menjadi pokok bahasan”, namun demikian ada beberapa point yang masih sangat mengkuatirkan kami petani, yaitu dibatasinya luasan kebun kami petani dan wajib tinggal dikebun,” ujar kandidat doktor lingkungan ini.

Ia menambahkan,“harus diakui dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja ini (RPP) masih kontras terlihat egoisme lintas kementerian. Ini berbahaya, mereka idealnya paduserasi, sebab Presiden Jokowi mengamanahkan demikian.”

Gulat sepakat dengan pernyataan Menteri LHK bahwa isu perubahan iklim harus disikapi secara hati-hati. “Jangan gara-gara perubahan iklim lalu masyarakat dan perusahaan dikorbankan. Ini kami setuju sekali,” paparnya.

Dikatakan Gulat, petani sawit itu ibarat sumur bor penghasil ETB sama halnya dengan mesin sumur bor 436 target menteri ESDM. Sementara itu, sumur bor EBT Petani sawit jumlahnya mencapai 21 juta sumur (petani/pekerja). Ini potensi luar biasa untuk bangsa ini.

Rencana target EBT 23% pada 2025, menurut Gulat, masih terlampau kecil, harus paduserasi semua lini untuk capaian lebih tinggi, dan kami petani siap mendukung capaian lebih tinggi tersebut. “Kita harus fokus pengembangan biofuel, green bensin dan green solar, karena bahan bakunya jelas (menanam), dampaknya jelas, dan multiplier effect jelas,” ujar Gulat.

Saat ini, petani sawit masuk generasi kedua yang terlibat dalam Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Ia mengungkapkan kegiatan penggantian tanaman berusia tua ini sangat membantu untuk meningkatkan produksi sawit melalui intensifikasi. Karena petani menanam dengan benih unggul dan mampu menerapkan Best Management Practices.

Tapi, program peremajaan ini harus diikuti dengan penyerapan dalam negeri melalui bioenergi. Program ini, kata Gulat, bisa menjadi blunder jika tidak diikuti kemandirian energi baru terbarukan melalui peran petani dalam hilirisasi TBS. Setelah replanting, produksi sawit petani  akan meningkat tiga sampai empat  4 kali lipat. Dari 800 kg per bulan dapat melonjak hingga 3 ton-4 ton per bulan.  Apabila tidak disertai dukungan green energy akan berdampak kepada pasokan TBS sawit.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa sawit bukan perusak lingkungan justru penyelamat lingkungan  menghijaukan hutan-hutan gersang dan terlantar. Kalau ada tuduhan seperti ini. Kami siap membuktikan melalui capaian target SDG’s. Sawit itu ibarat double gardan penjaga lingkungan. Karena konsepnya menanam sehingga ikut menyerap emisi karbon dan mensejahterakan manusia” ujar Gulat.

Pernyataan Gulat Manurung langsung ditanggapi oleh beberapa narasumber.  Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menjelaskan akan memperjuangkan petani sebagai pemasok 20% CPO untuk Enegi Baru Terbarukan (EBT) dalam regulasi. “Ini sangat masuk akal, memasukkan Petani sebagai bagian dari Hilirisasi di EBT adalah bagian capaian dari SDG’s, itu sangat penting,” ujar Sugeng.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menjelaskan akan memperjuangkan petani sebagai pemasok 20% CPO untuk Enegi Baru Terbarukan (EBT) dalam regulasi.

Erna Witoelar, Dewan Pengurus Yayasan Pembangunan Berkelanjutan,  mendukung usulan supaya petani tidak ditinggal dalam konsep EBT. Apalagi petani menjadi bagian inti dari konsep SDG’s, harus sejalan dengan korporasi dan sebaiknya pemerintah harus memastikan itu.

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya  menerangkan Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) Nasional. Dalam NDC-nya, Indonesia memiliki target penurunan emisi GRK pada tahun2030 sebesar 29 persen, dan hingga 41 persen dengan dukungan internasional.

“Target NDC pada tahun 2030, yaitu penurunan emisi GRK sebesar 29 persen atau setara dengan 834 juta ton CO2e. Khususnya pada sektor energi, target pengurangan karbon sebesar 314 juta ton CO2e. Angka tersebut terbagi dalam beberapa sub sektor yaitu energi efisiensi sebesar 41,76 juta ton CO2e, energi baru terbarukan (EBT) 183,66 juta ton CO2e, energi bersih 74,00 juta ton CO2e, fuel switching 9,59 juta ton CO2e, dan agriculture, forestry and other land use (AFOLU) 5,00 juta ton CO2e,” terang Menteri Siti.

Arifin Tasrif, Menteri ESDM, menyebutkan Indonesia masih tetap mengandalkan energi fosil yakni minyak, batu bara, dan gas. Sementara, negara lain seperti Eropa dan Jepang terus meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan atau EBT.

Aturan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia masih jauh dari target. Dari target porsi EBT sebesar 23 persen pada 2025, realisasi pada 2020 baru mencapai 11 persen. “Kita punya target, di tahun 2025 itu porsi energi baru terbarukan harus bisa mencapai 23 persen. Realisasi tahun 2020 baru mencapai 11 persen. Selanjutnya pada 2050 kita harus bisa mencapai 31 persen,” kata Menteri Arifin.

62 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like