APKASINDO: Jangan Terprovokasi Isu 8 Provinsi Penerima Beasiswa Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dr (cn) Ir Gulat Manurung, MP.C.APO, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), terkejut melihat surat Ditjen Perkebunan perihal Pelaksanaan  Kegiatan SDM Perkebunan Kelapa Sawit  Pendanaan BPDPKS. Ada lima point penjelasan dalam surat tanggal 17 Mei 2021. Point pertama menjelaskan bahwa kegiatan SDM perkebunan kelapa sawit difokuskan kepada pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya point kedua menyebutkan kegiatan pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa dan penguatan kelembagaan pendidikan perkebunan yang diberikan pekebun, keluarga pekebun, dan ASN yang bertugas di bidang kelapa sawit.

Di point kelima, Gulat sangat kaget saat membaca fokus wilayah yang menjadi sasaran kegiatan berada di 8 provinsi. Artinya, jumlah provinsi penerima beasiswa tahun ini turun drastis daripada tahun lalu sebanyak 22 provinsi. Kedelapan provinsi ini yaitu Riau,Jambi, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Sumsel, Sulteng, dan Sulsel.

Gulat mengatakan  beasiswa anak petani dan buruh sawit merupakan bagian program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit yang pendanaannya didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Beasiswa ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan  sumber daya manusia anak petani dan buruh tani sawit. Sejak 2016, program beasiswa telah berjalan dan tahun ini memasuki Angkatan ke 6.

“Saya baca hanya  8 Provinsi penerima beasiswa sawit, Itupun jumlah kabupaten dan kotanya dibatasi,” ujar Gulat.

Tanpa menunggu lama, ia menghubungi sejumlah pihak terkait. Antara lain Edi Wibowo, Direktur BPDPKS, untuk meminta kejelasan informasi terkait beasiswa.

“Seleksi beasiswa tahun ini terbilang agak molor.  Kita berharap penerimaan calon penerima beasiswa segera dilaksanakan di bulan Juli nanti, karena anak-anak petani dan buruh tani merasa gusar,” pinta auditor ISPO ini.

Langkah selanjutnya, Gulat menghubungi Kasdi Subagyono, Sekjen Kementerian Pertanian RI, untuk meminta penjelasan beredarnya surat Ditjen Perkebunan bernomor 272/2021 tadi.

“Pak Kasdi Subagyono menerima masukan DPP APKASINDO dan berjanji memperbaiki jumlah provinsi penerima beasiswa,” cerita Gulat.

“Saya berkeyakinan Bapak Kasdi dan BPDPKS akan memerhatikan aspirasi APKASINDO di 144 Kabupaten Kota (DPD) dari 22 Provinsi (DPW). Dan kami berikan pengertian kepada anggota APKASINDO. Agar jangan terprovokasi informasi yang simpang siur,” ujarnya.

Redaksi Majalah Sawit Indonesia menghubungi Ardi Praptono, Direktur Perlindungan Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan RI. Ia mengatakan jumlah provinsi penerima beasiswa sawit belum ditetapkan dan masih dibuka kesempatan seluas-luasnya.

“Saya mau klarifikasi untuk jumlah provinsi belum ada penetapan. Kita masih akan membuka seluas luasnya kesempatan beasiswa,” ujarnya melalui layanan pesan WhatsApp, Selasa (22 Juni 2021).

Beredar surat di media sosial mengenai penetapan 8 provinsi penerima program beasiswa sawit BPDPKS. Isi surat ini akan diperbaiki untuk meningkatkan jumlah provinsinya.

Ia menambahkan,”Surat tersebut sedang dipertimbangkan untuk  ditarik kembali sesuai arahan pimpinan.”

Mendengar informasi ini, Gulat merasa bersyukur.”Kami bersyukur jumlah provinsi penerima beasiswa tidak jadi 8 provinsi. Anggota kami di Papua Barat berkali-kali mempertanyakan beasiswa ini,” jelasnya.

Dorteous Paiki, Sekretaris DPW APAKSINDO Papua Barat, ketika dihubungi menjelaskan sangat terkejut bahwa disurat yang sudah viral beredar di medsos, bahwa  Papua Barat tidak masuk dalam Provinsi Penerima Beasiswa BPDPKS. “Apakah kami ini bukan NKRI ?” ujar Paiki balik bertanya.

Ia mengatakan petani sawit Papua Barat sangat berharap banyak kepada beasiswa ini, karena ini harapan petani untuk meningkatkan SDM. “Kalau disuruh bersaing ke Perguruan Tinggi secara umum, tentu anak-anak kami akan kecil kemungkinannya lulus dan tidak punya biaya untuk kuliah,” jelas Paiki dengan logat Papua.

Ir. Sofyan Abdullah, Ketua DPW APKASINDO Aceh, sangat terkejut setelah mengetahui Aceh tidak masuk sebagai provinsi penerima beasiswa di delapan Provinsi. Bagi kami  ini merupakan kemunduran jauh dan zalim sekali sampai Aceh dikeluarkan dari Provinsi penerima Beasiswa BPDPKS.

“Kebetulan Aceh tahun 2020 lalu adalah salah satu Provinsi yang paling banyak meraih beasiswa tersebut. Di tahun sebelumnya, anak petani Aceh tidak beruntung lolos beasiswa ini, eh malah tahun ini tidak diikutkan,”keluhnya.

Pelaksanaan program beasiswa BPDPKS telah menetapkan 6 lembaga pendidikan sebagai penyelenggara Beasiswa Kelapa Sawit 2020 yaitu AKPY-Stiper Yogyakarta,  Politeknik CWE Bekasi, ITSB Bekasi, Politeknik Kampar, STIPAP Medan dan Politeknik LPP Yogyakarta. Biaya program beasiswa ini bersumber dari pungutan ekspor sawit.

Pada 2021, BPDPKS dan Ditjenbun Kementerian Pertanian akan kembali mengadakan  Seleksi Nasional Beasiswa Sawit Indonesia (SNBSI) dengan peserta program putra-putri pekebun/buruh tani sawit serta anak dari penggiat sawit. Kuota penerima beasiswa sawit ini masih menunggu Juklak dan Juknis dari Dirjen Perkebunan (Rekomtek) dan BPDPKS.

Pada 2020 lalu, jumlah peserta yang diterima sebanyak 655 peserta. Alokasi beasiswa D1 sebanyak 250 mahasiswa, beasiswa D3 sebanyak 290 mahasiswa, dan beasiswa D4 sebanyak 115 mahasiswa, lanjut Gulat.

“Beasiswa ini adalah pelipur lara bagi kami petani sawit, khususnya yang belum beruntung mendapatkan dana PSR (Peremajaan Sawit Rakyat), apalagi bantuan Sarpras sampai sekarang belum juga pecah telur, sudah 6 tahun ditunggu-tunggu oleh petani sawit diseluruh Indonesia. Harapan kami, anak-anak petani sawit diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan,” harap Gulat.

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like