JAKARTA, SAWIT INDONESIA – DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali melakukan terobosan percepatan PSR khususnya Petani Swadaya, dan ini merupakan dukungan nyata sesuai target pemerintah untuk mencapai Peremajaan Sawit Rakyat seluas 500 ribu hektare selama tiga tahun (2019-2022). Hal ini diwujudkan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPP APKASINDO dengan PT Surveyor Indonesia di Jakarta, Senin (20 Juli 2020). Pihak DPP APKASINDO diwakili oleh Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO (Ketua Umum DPP APKASINDO) di kantor Pusat PT Surveyor Indonesia Persero. Sementara PT Surveyor Indonesia diwakili oleh Direktur Komersial II PT Surveyor Indonesia, Darwin Abbas.
Hadir dalam penandatanganan ini antara lain jajaran pengurus dan dewan pembina/dewan pakar APKASINDO antara lain Rino Afrino, ST.,MM (Sekjen), Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, S.IP (Dewan Pembina), Syaiful Bahari (Dewan Pakar) dan Dr. Tri Chandra (Dewan Pakar).
Direktur Komersial II PT Surveyor Indonesia, Darwin Abbas, menyebutkan bahwa MoU ini diharapkan mampu mendukung kerjasama dengan konsep paduserasi sesuai tupoksi masing-masing.
“Bagi perusahaan, kegiatan MoU di sektor sawit ini bagian dari pengembangan di luar segmen yang kami kerjakan selama ini. Harapan kami, kegiatan ini dapat berkontribusi lebih besar untuk percepatan target PSR dan kami mengamati bahwa Apkasindo selama ini sangat agresif mensuport Petani sawit untuk ikut program PSR, jadi kami sangat berterimaksih atas MoU ini ,”ujarnya.
Sebagai informasi PT Surveyor Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang survei, inspeksi, dan konsultasi
Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO menuturkan kerjasama ini sangat ditunggu-tunggu petani sawit di 22 Provinsi Apkasindo dan siap bekerjasama dengan Surveyor Indonesia, Apkasindo sangat menguasai sebaran Petani sawit. Melalui kerjasama ini, Pengurus APKASINDO yang tersebar di 117 DPD Kabupaten Kota dari 22 DPW Provinsi sangat siap menyambut serta mendampingi PT Surveyor Indonesia untuk memetakan, inventarisasi, dan mendampingi Petani yang akan mengikuti Program PSR dari P0 sampai P3. Setelah MoU ini DPP Apkasindo segera menerbitkan surat edaran ke 22 DPW Provinsi Apkasindo untuk proaktif mendukung Surveyor Indonesia melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Pemberi tugas yaitu Ditjenbun dan BPDPKS
Kehadiran lembaga PT Surveyor Indonesia merupakan terobosan cantik sebagai upaya dalam percepatan PSR. Diakui Gulat, inisiasi BPDPKS dan Dirjenbun ini perlu diapresiasi karena petani sudah sangat antri untuk menjadi calon peserta PSR. Target 500 ribu hektare akan sulit tercapai tanpa sentuhan lembaga inspeksi sekaliber PT Surveyor Indonesia.
“Butuh cara yang tidak biasa untuk percepatan PSR ini, cara yang biasa sudah 3 tahun ini diterapkan, hasilnya tidak begitu signifikan. Petani sawit Indonesia harus berlomba-lomba meraih dana PSR ini, now or never, sekarang atau tidak akan pernah ada lagi,” ujar Gulat dengan semangat.
Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara Dewan Pembina DPP APKASINDO menuturkan kerjasama ini sangat strategis karena petani sawit khususnya yang tergabung dalam APKASINDO di 22 Provinsi dapat menjadi jembatan bagi PT Surveyor Indonesia untuk mencapai target 75 ribu hektar per bulan Oktober ini, ini bukan target yang sedikit, butuh kolaborasi dengan Apkasindo sebagai objek dari PSR ini.
“Jadi ibarat bus, saat ini ada dua bus yang bisa dipilih petani calon peserta PSR, yaitu apakah naik Bus Surveyor Indonesia atau naik Bus Dinas Perkebunan. Kedua lembaga ini mempunyai tujuan dan fungsi yang sama dalam mengantarkan petani sawit meraih dan mendapatkan dana PSR sampai dengan P3,” ujarnya.
“Perlu juga dipertimbangkan bagi Surveyor Indonesia untuk menggandeng lulusan Beasiswa BPDPKS Diploma Satu (D1) sawit yang saat ini alumni D1 Sawit ini sudah tersebar di 22 Provinsi dan mereka berasal dari anak Petani dan buruh tani,” ujar Erro.
Erro menjelaskan sawit merupakan komoditas strategis nasional karena itu MoU ini sangat penting untuk mempermudah kerja PT Surveyor Indonesia menggapai Petani di pelosok-pelosok desa untuk peningkatan laju peserta PSR sesuai arahan Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan sama, Rino Afrino Sekjen DPP APKASINDO, menyebutkan MoU ini merupakan tindak lanjut dari hasil Diskusi Zoom “Percepatan Peremajaan Sawit 500.000 ha” yang kami lakukan 1 bulan penuh, berbagai upaya percepatan terus dilakukan pemerintah, melalui kebijakan komite pengarah di ikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan BPDP KS dimana menggunakan jasa Surveyor merupakan bagian dari kebijakan/aturan tersebut.
“Animo petani sangat besar, dan petani ada diseluruh penjuru tanah air, mereka sangat segera membutuhkan sosialisasi yang masif, intensif dan pendampingan secara komprehensif mulai dari tahap pengajuan persyaratan hingga implementasi PSR di lapangan, tidak boleh setengah-setetangah, kebun harus jadi dengan kualitas baik,” ujar Rino.
Berdiri pada 1 Agustus 1991, PT Surveyor Indonesia makin mantap mencapai visi sebagai perusahaan pemberi jaminan kepastian yang tidak memihak dalam setiap transaksi (independent assurance). Segmen bisnis perusahaan diantaranya penguatan kelembagaan, infrastruktur, mineral dan batubara, migas dan sistem pembangkit.