JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kalimantan Tengah dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah menyepakati nota kesepahaman Pembinaan Kemitraan Permanen di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (15 Oktober 2020). Kedua organisasi sawit terbesar di Indonesia ini berupaya menjadi jembatan antara petani dengan perusahaan dalam rangka memperkuat kemitraan sawit melalui kerjasama di tingkat daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan Ketua DPP APKASINDO Kalimantan Tengah (Kalteng), Ir. JMT Pandiangan, MM, dan Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalteng, Halind Ardi yang mewakili Dwi Dharmawan, Ketua GAPKI Kalteng.
Kerjasama ini disaksikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mewakili Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APKASINDO Ir. Gulat ME Manurung, MP.,C.APO., Sekjen DPP APKASINDO, Rino Afrino, Tenaga Ahli Utama KSP RI sekaligus Dewan Pembina DPP APKASINDO, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Dr. Tri Chandra Aprianto dari Kantor Wakil Presiden RI, Direktur Penghimpunan Dana BPDP-KS, Sunari, dan Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI.
JMT Pandiangan menjelaskan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Tengah berupaya mencapai pembangunan sawit berkelanjutan yang menjadi bagian tugas petani untuk mewujudkannya. “Ini merupakan tantangan yang berat apalagi saat ini banyak permasalahan yang dihadapi petani sawit. Terutama petani yang berada di kawasan hutan, peran pemerintah ini sangat dibutuhkan dalam mencari solusinya,” terang JMT Pandiangan.
Ia mengatakan bahwa Apkasindo siap menjadi jembatan antaran perusahaan dengan petani sawit dalam upaya membangun kemitraan. Sebagai contoh, kemitraan ini dapat membantu permasalahan harga Tandan Buah (TBS) sawit petani sehingga dapat mereka nikmati.
“Di sisi lain, kami juga melatih petani sawit supaya dapat memasarkan hasil panen dan meningkatkan kemampuan merawat tanaman. Untuk menyongsong harga yang baik maka kami harapkan dapat lakukan pelatihan berkala kepada rekan petani,” ujar Pandiangan.
JMT Pandiangan menegaskan bahwa masalah Karhutla yang selalu mengindikasikan petani yang sudah membakar lahan. Padahal APKASINDO mengutuk keras pembakar lahan dan berkomitmen untuk mencegah Karhutla di daerah kota dan kabupaten yang ada di Kalteng ini.
Sementara itu, Dwi Dharmawan, Ketua GAPKI Kalteng, menyambut baik kerjasama kemitraan diantara kedua asosiasi karena memberikan banyak manfaat baik kepada petani dan perusahaan. Tujuan kerjasama ini dapat memperkuat kemitraan untuk meningkatkan produktivitas petani, meningkatkan kualitas TBS di rantai pasok industri kelapa sawit, pelatihan teknis budidaya kelapa sawit (good agriculture pratices), dan penguatan ISPO bersama petani sawit.
“Beratnya tantangan sawit di masa depan minimal dapat berkurang. Asalkan kemitraan petani dengan pengusaha dapat diperkuat. Apalagi, luas perkebunan sawit yang dikelola petani telah mencapai 40 persen lebih. Pelaksanaan kemitraan sawit akan dilaksanakan oleh anggota GAPKI di sekitar wilayah kerja.,” jelasnya.
Plt. Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko berharap dengan pelantikan ini bisa membantu Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Kalteng. Tantangan yang dihadapi industri sawit diantaranya legalitas lahan, kemitraan, sertifikasi ISPO, dan kampanye negatif menjadi tantangan sawit.
“Oleh karena itu, GAPKI dan APKASINDO Kalteng sangat tepat untuk membuat kemitraan permanen ini,” tuturnya.
Terkait masalah Karhutla yang dirasakan masyarakat Kalteng, untuk itu diminta komitmen dari APKASINDO maupun GAPKI agar bersama menanggulangi Karhutla. “Apa yang disampaikan ketua DPW Apkasindo yang begitu menggebu untuk mencegah Karhutla ke depannya. Dengan komitmen ini kami dari pemerintah sangat berterima kasih karena masalah Karhutla ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Gulat Manurung, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyatakan petani sawit merupakan bagian aset negara yang seharusnya dapat dilindungi dan disejahterakan melalui program pemerintah. Beruntung pemerintahan Jokowi mempunyai perhatian dan perlindungan bagi petani sawit.
“Kini, pemerintah menggulirkan dana hibah peremajaan sawit rakyat sebesar Rp 30 juta per hektare. Dengan memanfaatkan dana ini, perputaran duit di masyarakat semakin besar karena adanya kegiatan perekonomian. Ayo semua petani manfaatkan dana peremajaan untuk kesejahteraan dan produktivitas petani,” paparnya.
Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Dewan Pembina DPP APKASINDO menuturkan program pemerintah pusat berkaitan peremajaan sawit rakyat harus dioptimalkan sebaik mungkin. Peran pemerintah daerah diperkuat untuk mendukung petani sawit yang mengikuti peremajaan. “Dana sudah tersedia. Dulu, petani takut remajakan tanaman karena tidak ada biaya dan khawatir pendapatan berkurang. Tapi sekarang sudah ada dananya. Jadi optimalkan PSR ini,” ujarnya.
Selain MoU GAPKI dan APKASINDO Kalteng, kegiatan ini juga diikuti pelantikan secara langsung Ketua DPW APKASINDO Kalteng JMT Pandiangan serta anggota untuk periode 2020-2025. Dilanjutkan pengukuhan ditandai dengan pemasangan rompi kepengurusan anggota APKASINDO Kalteng dan Lawung oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Yuas Elko.
Dalam kegiatan ini hadir pula Wakil Gubernur Kalteng H. Achmad Diran Masa jabatan 2005-2015, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Bupati Gunung Mas Jaya S. Monong, Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kalteng Rawing Rambang dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng Esau A. Tambang.