APKASINDO dan BPDPKS Tingkatkan Kompetensi Petani Sawit Banten

BANTEN, SAWIT INDONESIA – DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerjasama meningkatkan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani sawit di Banten. Pelatihan berkonsep Training of Trainer ini bertemakan “Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan Petani Sawit di Banten”, berlangsung di Anyer, Banten, yang ditujukan mendukung percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180 ribu hektare per tahun.

“Pemerintah Banten menyambut baik pelatihan ini untuk membantu peningkatan kapasitas petani di Banten. Selain itu, dapat mempercepat program PSR,” ujar Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid yang mewakili Wahidin  Halim, Gubernur Provinsi Banten.

Kegiatan pelatihan berlangsung dari 16-18 Maret 2021 yang dihadiri Ketua Umum DPP APKASINDO Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Asisten Stafsus Wapres RI Dr. Tri Chandra Apriyanto, Anggota Dewan Pembina DPP APKASINDO Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid, Sunari, Direktur BPDPKS, dan Rino Afrino (Sekjen DPP APKASINDO). Acara ini mendapatkan dukungan penuh dari BPDPKS yang salah satu programnya menyalurkan dana PSR kepada petani.

H. Wawan Jaro, Ketua DPW APKASINDO Banten mengatakan program peremajaan sawit rakyat sangat dinantikan 12 ribu petani sawit yang berada di Banten dan Lebak. Petani sangat berharap kesejahteraan dapat meningkat.

“Banten merupakan provinsi yang paling rendah harga TBS petani dibandingkan daerah lain. Kalau di Riau, harga sudah 2400 rupiah per kilogram. Di sini petani hanya memperoleh 1200 rupiah per kilogram. Selain itu, kami harapkan peremajaan dapat meningkat di tahun ini,” ujar Wawan.

Sunari, Direktur BPDPKS, menyatakan pihaknya sangat mendukung pelaksanaan PSR di Banten dalam rangka membantu peningkatan kesejahteraan petani dan juga produktivitas kebunnya. Dana hibah PSR mencapai Rp 30 juta per hektare akan diberikan kepada petani sesuai regulasi dan aturan teknis dari pemerintah.

“BPDPKS menggandeng semua pihak supaya PSR berjalan. Termasuk dengan APKASINDO. Program ini kerja bersama,” urai Sunari.

Petani sawit di bawah komando APKASINDO semenjak lama mendukung PSR. Ir. Gulat ME Manurung, MP, CAPO, Ketua Umum DPP APKASINDO, menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penuh petani sawit. PSR menjadi bukti keberpihakan Presiden bagi peningkatan kehidupan petani.

Gulat menjelaskan bahwa APKASINDO sebagai organisasi petani sawit terbesar di Indonesia sangat berkepentingan terhadap keberhasilan PSR. Mengingat, anggota APKASINDO memiliki anggota yang tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten/kota.

“Kami sangat berkepentingan terhadap kesuksesan program strategis Presiden Joko Widodo untuk dapat terlaksana baik. Dukungan kami ini sesuai arahan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Selain itu, kami telah melakukan audiensi dengan Wakil Presiden, KH Maaruf Amin dan Syahrul Yasin Limpo.Menteri Pertanian,” ujarnya.

Anggota Dewan Pembina DPP APKASINDO, Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara menyampaikan pesan dari Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO, Jend TNI (Purn) Moeldoko yang ingin petani sawit lebih sejahtera melalui pendampingan oleh DPP APKASINDO.

“Kegiatan peningkatan kapasitas petani ini diharapkan menjadi petani sawit lebih setara dengan perusahaan. Rendahnya harga TBS di Banten ini juga menjadi catatan bagi kami,” ujarnya.

Erro Kusnara mengataka kelapa sawit mampu menjadi komoditas penyumbang devisa negara. Kontribusi nilai ekspor mencapai US$ 22 miliar pada 2020.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus Tauchid, provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di pulau jawa yang memiliki areal tanam sawit yang dalam perkembangannya sejak tahun 1986 sawit cukup signifikan, selain itu juga terlihat dengan adanya pihak perkebunan besar negara (PBN) dan perkebunan besar swasta (PBS) dan masyarakat yang terus menambah areal tanam sawit. luas perkebunan kelapa sawit di provinsi banten mencapai 18.099 ha, meliputi perkebunan rakyat (PR) 6.886 ha (38,70 %), perusahaan besar negara 9.604 ha (PBN) 53.06% dan perusahaan besar swasta (PBS) 2.149 ha (11,87%).

“Dalam kesempatan ini program kelapa sawit rakyat diharapkan dapat menjadi momentum yang baik untuk memacu konektivitas pengembangan usaha perkebunan,” harapnya.

Pada tahun ini, pemerintah Provinsi Banten menargetkan PSR seluas 1.000 dengan prioritas Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. “Program Sawit Rakyat menjadi peluang untuk semua khususnya petani/pekebun dalam meningkatkan kesejahteraan dan penghasilannya, terutama dengan pola integrasi ternak dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura,” ucap Agus.

Pada 17 Maret 2021, kegiatan ini diisi diskusi teknis sebanyak 3 sesi antara lain Pengenalangan Syarat Tumbuh Kelapa Sawit & Budidaya Kelapa Sawit, Pengenalan Kesesuaian Lahan, Faktor Lahan Untuk Tanaman Kelapa Sawit, dan Falsafah Kultur Teknis Kelapa Sawit & Hama Penyakit.

1 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like