JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Komisi IV DPR RI menyepakati serta menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.811.289.000. Sehingga Total Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp14.734.899.511.000. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian yang dilaksanakan pada Rabu (13/9/2023) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
“Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI, yang semula sebesar Rp14.658.088.222.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp76.811.289.000, sehingga pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp14.734.899.511.000,” ujar Anggia ketika membacakan hasil kesimpulan Rapat.
Anggaran sebesar Rp14.734.899.511.000 akan dibagi per-Eselon I Kementerian Pertanian dengan komposisi yakni, Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.507.829.567.000, Inspektorat Jenderal sebesar Rp124.237.528.000, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp3.002.252.656.000, Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp1.006.491.086.000, Direktorat Jenderal Perkebunan sebesar Rp1.067.465.829.000.
Kemudian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp2.543.051.794.000, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2.575.954.390.000, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp975.431.462.000, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp946.911.381.000, dan Badan Karantina Pertanian sebesar Rp985.273.818.000.
Selain itu, dalam rapat tersebut Komisi IV DPR RI juga mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan Tambahan Anggaran Menteri Pertanian mengenai usulan Tambahan Anggaran 2024 sebesar Rp3.144.121.640.000. “Yang akan digunakan untuk peningkatan produksi komoditas pertanian, pengurangan dampak perubahan iklim ekstrem (El Nino), Hilirisasi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah, serta Bimtek dan pelatihan peningkatan kapasitas petani,” jelas Politisi Fraksi PKB itu.
Sumber: dpr.go.id