Andi Suwignyo: IPOS Forum Usulkan Solusi Kepastian Hukum

Andi Suwignyo mengapresiasi dukungan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penyelenggaran IPOS Forum Kelima.

“Kami bersyukur ditengah pandemi, kegiatan ini meskipun secara virtual masih banyak peserta yang mengikuti dengan antusias. Ini membuktikan bahwa dalam situasi sulit sekalipun, kecintaan dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap industri sawit masih ada,” ujar Andi.

IPOS Forum Kelima mengusung tema“Quo Vadis Kepastian Hukum dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif pada Industri Kelapa Sawit Indonesia”. Menurutnya, IPOS Forum bertujuan untuk membahas berbagai kendala yang dihadapi industri kelapa sawit dan mengkaji berbagai aspek kepastian hukum, serta merumuskan suatu kajian yang komprehensif guna memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka menyelaraskan peraturan-peraturan turunan kelengkapan Undang-Undang Cipta Kerja.

Andi menyebutkan bahwa industri kelapa sawit tetap menjadi perhatian bersama yang dapat mempersatukan bangsa ini.  IPOS Forum kelima diselenggarakan oleh GAPKI Cabang Sumatera Utara dan GAPKI Cabang Aceh, didukung oleh PPKS, BKSPPS, APKASINDO, SAMADE dan Komunitas Pecinta Kelapa Sawit.

“Khusus pada penyelenggaraan IPOS-Forum ke lima ini, terkait situasi pandemic covid 19,  maka pelaksanaanya berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana jika IPOS Forum yang lalu dilaksanakan secara langsung bersama sama dalam satu tempat yang sama, maka hari ini kita menyelenggalakan secara virtual dan off line secara terbatas dengan tetap,” ujarnya.

Andi menyebutkan tema IPOS Forum merupakan isu hangat yang terkait dengan peran industri kelapa sawit dalam pembangunan dan kendala yang dihadapi, serta ingin mengkaji berbagai aspek mengenai kepastian hukum dalam industri kelapa sawit. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang pada beberapa waktu yang lalu telah mensyahkan UU Cipta Kerja Nomor 11/2020. Sebagai upaya pemerintah untuk lebih mensederhanakan peraturan perundangan dalam menciptakan kondisi dunia usaha yang lebih baik.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like