Kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pelaku sawit di sektor hulu serta hilir sangatlah dibutuhkan guna membesarkan bisnis kelapa sawit di dalam negeri. Untuk isu negatif, kebersamaan pemangku kepentingan akan menjadi jalan keluar untuk menghadapinya.
Tetapi, adanya skema baru Bea Keluar (BK) CPO menimbulkan beda persepsi antara pelaku di sektor hulu dan hilir. Tantangan inilah yang akan dihadapi kepengurusan Dewan Minyak Sawit Indonesia periode 2012-2015.
Berikut petikan wawancara tim redaksi Sawit Indonesia dengan Ambono Januarianto, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia:
Bagaimana peran DMSI dalam melawan kampanye negatif?
Kampanye positif harus terprogram dan dijalankan secara permanen untuk menghadapi tekanan yang diberikan lewat isu-isu negatif. Caranya, bisa saja kita membuktikan fakta-fakta positif apabila terdapat kampanye negatif yang menyerang kelapa sawit. Saat ini, Indonesia sudah memiliki Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang berkaitan erat dengan aspek sosial dan lingkungan. Sebenarnya, kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan terhadap ISPO ini sangat menentukan supaya dapat meng-counter isu negatif selama ini.
Pandangan Anda terhadap RSPO sendiri?
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) silakan jalan karena bersifat sukarela (volunteer). Walaupun, sekarang ini pemangku kepentingan kelapa sawit ada yang berpendapat RSPO tidak lagi menjadi meja bersama yang dapat membahas dan memberikan solusi tepat bagi kepentingan industri sawit.
ISPO diharapkan dapat menjadi tulang punggung apabila sudah berjalan. Jadi, RSPO dapat berjalan seiringan dengan ISPO sehingga tidak akan ada perbedaan signifikan. Isu lingkungan merupakan persepsi dan tidak mengertinya pihak di luar sawit bahwa kita bukanlah industri yang merusak lingkungan.
Faktanya, industri kelapa sawit paling efektif dan efisien dalam produksi minyak nabati. Hal ini terbukti dari penggunaan lahan lebih kecil, produktivitas tinggi, dan penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Sektor kelapa sawit diperkirakan sudah menyerap tenaga kerja hingga tujuh juta pekerja. Apabila, setiap pekerja memiliki tiga anggota keluarga maka terdapat 28 juta penduduk yang hidup dari industri kelapa sawit.
Produk CPO menghadapi tekanan lewat Notice of Data Availability Environmental Protection Agencys (Noda) yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat. Langkah apa yang akan dilakukan Dewan Minyak Sawit Indonesia?
Indonesia tetap satu suara terkait Noda dan tidak terkotak-kotak. Sudah ada delegasi dari DMSI mengajukan laporan keberatan yang bersifat akademis.Kendati ekspor CPO ke Amerika Serikat terbilang kecil, DMSI berpandangan masalah ini perlu dihadapi secara serius karena berpotensi menjadi masalah besar di kemudian hari. Memang, ada perbedaan data antara Indonesia dan Amerika terkait emisi biodiesel berbasis sawit tetapi data yang telah diberikan Indonesia itu dapat dipertanggungjawabkan validitas dan akurasinya.
Di masa depan, Amerika Serikat akan menggunakan bahan bakar yang terbaharukan (renewable energy) yakni biosolar dan biodiesel. Jadi, negara ini akan mengurangi secara bertahap sampai satu juta barel per hari untuk penggunaan bahan bakar berbasis fosil.
Siapa saja yang terlibat dalam Dewan Minyak Sawit Indonesia?
DMSI tak hanya berbicara dari aspek sektor hulu sawit saja melainkan mesti menaungi asosiasi lain yang bergerak di sektor hilir. Dalam organisasi ini, terdapat beberapa asosiasi laian seperti Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, Asosiasi Produsen Biofuels Indonesi, Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia, Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Tiap asosiasi membawa kepentingan masing-masing jadi tantangan kita bagaimana Dewan Minyak Sawit Indonesia mempunyai kekuatan solid, untuk mendapatkan solusi terbaik demi kemajuan industri sawit nasional.
Pemerintah berupaya meningkatkan nilai tambah dari sektor hilir sawit. Bagaimana tanggapan bapak?
Sebenarnya, biarkan saja bisnis sawit ini berjalan natural sehingga bisnis inilah yang akan menentukan antara komposisi crude dan olahan. Jika, kondisi bisnis mendukung akan membuat perkembangan terus tumbuh baik di sektor hulu (upstream), menengah, dan hilir (downstream). Tentu saja, perlu pondasi yang kuat dan solid dalam mendorong bisnis kelapa sawit di seluruh sektor. Besarnya industri kelapa sawit ini sebaiknya disokong kekompakan dan kekuatan antar sektor supaya tidak rapuh.
Tak hanya industri, kepengurusan mendatang akan fokus terhadap permasalahan di sektor petani kelapa sawit. Untuk itulah, ada divisi khusus yang membidangi sektor petani sehingga dapat memberikan solusi terhadap masalah mereka.
Bagaimana dengan kebijakan BK CPO yang sekarang ini dijalankan pemerintah?
Kebijakan Bea Keluar CPO semestinya dapat menghidupi industri kelapa sawit. Ditinjau dari regulasi, BK CPO memang tidak dapat langsung kembali ke industri padahal kalau dapat kembali terutama ke sektor hulu akan berdampak positif kepada semua pihak. Jangan sampai ada kesan industri hulu mensubsidi industri turunan CPO. Semestinya, industri upstream bisa memperoleh manfaat dari pajak ekspor. Misalkan, hasil BK CPO dapat dimanfaatkan bagi kepentingan petani itu akan membuat perkebunan rakyat semakin maju dan sejahtera.
Lewat pajak ekspor, pelaku industri diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri bukan seperti dahulu di mana industri hilir sawit di luar negeri yang menikmatinya. Jadi, kian besar industri sawit idealnya dapat mengayomi semua pelaku dan pekerja yang terlibat di dalamnya.