Alumni Faperta IPB Berikan Solusi Melalui Sarasehan Nasional Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Sarasehan Nasional Kelapa Sawit yang diinisiasi Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian (IKA FAPERTA) Institut Pertanian Bogor (IPB), menjadi momen berkontribusinya alumni pada sektor perkelapasawitan Indonesia yang sedang menghadapi tantangan baik di dalam maupun di luar negeri.

Sarasehan ini mengusung tema “Sustainable Smart Plantation” diadakan di Bogor, Rabu (14 Maret 2018). Menghadirkan banyak tokoh yang ahli di sektor perkelapasawitan di antaranya Mohammad Fadhil Hasan (Corporate Affairs Director Asian Agri), Budi Mulyanto (Deputi Bidang Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN periode 2015-2017) , Sunarso (Direktur Utama PT Pegadaian) Achmad Mangga Barani (Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan), Mubarak Ahmad (Chief Operating Officer PT Bumitama Gunajaya Agro), Sudirman Yahya (Dosen dan akademisi bidang Kelapa Sawit dari IPB), Laksmita Prima Santi (Kepala BIdang Usaha & Pelayanan Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia), dan Rosediana Soeharto (Direktur Eksekutif khusus bidang Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives).

Baca Juga :   Perkuat Pasar, Delegasi Sawit RI Bicara di Karachi

Pada kesempatan itu, para pembicara menyampaikan berbagai materi sesuai dengan bidangnya yang tujuannya untuk memberikan solusi memajukan sektor perkelapasawitan Indonesia. “Melalui sarasehan nasional kelapa sawit ingin memberikan solusi pada sektor komoditi sebagai penghasil devisa negara dan mampu menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja yang cukup luas,” ujar Wakil Rektor Bidang kerjasama dan sistem Informasi IPB, Dodik Ridho Nurrohmat pada sambutannya.

Kelapa Sawit, kini menjadi salah satu komoditas penting mampu menyumbang devisa negara terbesar. Kendati demikian, Kelapa Sawit mempunyai berbagai permasalahan mulai dari hulu hingga hilir. Beberapa permasalahan di antaranya permasalahan kemitraan antara perusahaan dengan petani, regulasi kebijakan, tata ruang nasional, tumpeng tindih lahan, penerapan Good Agriculture Practice (GAP), manajemen SDM perkebunan, persaingan komoditi dengan minyak nabati lain dan isu lingkungan.

Baca Juga :   Universitas Goettingen dan IPB:  Pelarangan Sawit Berdampak Negatif Bagi Perekonomian dan Beresiko Besar Bagi Lingkungan

Pentingnya upaya pendampingan petani kelapa sawit dalam rangka menciptakan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan disampaikan Mohammad Fadhil Hasan. Kepada para stakeholders di industri kelapa sawit termasuk pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha hingga mahasiswa dan pihak lembaga keuangan, pola pendampingan perusahaan dan petani merupakan salah satu kunci utama untuk menciptakan industri kelapa sawit nasional berkelanjutan.

Saat ini, petani sawit mengelola kurang lebih dari 38% dari 12 juta hektar lahan luas total lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak sawit dalam negeri maupun permintaan eksport dengan menyumbang sebesar 31% produksi minyak sawit dunia pada 2017 dari perkebunan milik petani.

“Potensi peningkatan produksi perkebunan milik petani adalah hal yang sangat memungkinkan apabila dikelola secara tepat,” ujar Fadhil.

Baca Juga :   PBB Apresiasi Komitmen Industri Sawit Terhadap Produktivitas dan Keberlanjutan

Berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan dan kemampuan terhadap penerapan praktik-praktik berkelanjutan serta akses terhadap fasilitas seperti transportasi dan material seperti bibit dan pupuk masih menjadi tantangan utama bagi para petani untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perkebunan.

Lebih lanjut, Fadhil menjelaskan program kemitraan perusahaan dengan petani dibutuhkan untuk mendampingi petani menjawab berbagai tantangan tersebut serta menerapkan praktik terbaik dalam mengelola perkebunan mereka secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.

Budi Mulyanto menyampaikan dengan jelas mengenai perizinan lahan. Persoalan perizinan lahan sangat penting karena ujungnya penguasaan lahan dan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).

“Intinya lahan yang dimiliki perusahaan kelapa sawit harus clean and clear penguasaan kepemilikannya. Dan, ini menjadi persyaratan penting untuk sertifikasi RSPO dan ISPO sehingga memahami regulasi lahan sangat penting,” ungkapnya. (Robi Fitrianto)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like