Alexander Maha, Ketua GAPKI Provinsi Sumatera Utara: Sawit, Komoditas Strategis Yang Harus Dilindungi

Pelaku industri sawit meminta pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan dukungan regulasi. Sebagai komoditas strategis, kelapa sawit sudah terbukti berkontribusi bagi perekonomian.

Alexander Maha, Ketua GAPKI Provinsi Sumatera Utara menjelaskan banyak regulasi diterbitkan pemerintah pusat dengan maksud mendukung dan melindungi industri sawit nasional. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Selain itu, pemahaman pemerintah pusat dan daerah terhadap regulasi tersebut tidak sama sehingga menjadi faktor kurangnya kepastian hukum, pada hal kegiatan investasi kelapa sawit sangat butuh kepastian hukum.

Indikasi ketidak pastian hukum ini menjadi tantangan pelaku industri kelapa sawit yang dapat dilihat beberapa aspek. Pertama, peraturan perundangan yang tumpang tindih, sering berubah, inkonsistensi, tidak sinkron antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat serta pelaksanaan dari penegakan peraturan perundangan tersebut (petugas menafsirkan secara berlebihan sebagai akibat ketidak pahaman akan aturan perundangan serta oleh karena maksud-maksud tertentu, banyak pihak ingin terlibat walaupun bukan tupoksinya dan ketidak-tegasan aparat dalam kondisi tertentu).

Aspek kedua, adalah kurangnya kepastian hukum ini mengakibatkan konflik di lapangan baik antara perusahaan dengan aparat penegak hukum atau dengan masyarakat umum dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat setempat, bahkan pihak Internasional yang diduga tidak menginginkan majunya industri kelapa sawit Indonesia.

“Pengurus GAPKI Sumut terlibat aktif dalam mengawal regulasi daerah yang bertujuan untuk menyampaikan masukan dan permasalahan serta saran solusi demi kenyamanan berusaha para pelaku industri kelapa sawit khususnya perusahaan anggotaGAPKI,” ujar Alexander Maha.

Harapan pelaku industri kelapa sawit, antara lain : a) Penyederhanaan perizinan (banyak perizinan yang terkesan tumpeng-tindih), b) Penyederhanaan persyaratan izin pemanfaatan ruang dan statusnya, c) Menetapkan peraturan pelaksanaan UUCK di bidang Pertanahan. d) Menetapkan bahwa lahan yang sudah mempunya status/dasar hukum tidak boleh berubah selama lahan tersebut pemanfaatannya masih sesuai dengan izin yang dikelaurkan pemerintah pada saat mulai melakukan investasi.

Selain itu, kata Alexander Maha, pemerintah daerah memberikan dukungan walaupun belum sepenuhnya seperti yang diharapkan pelaku industri kelapa sawit. Dukungan ini antara lain memberikan akses untuk melakukan overlay peta kebun perusahaan anggota GAPKI ke peta RTRW provinsi Sumut terutama kebun yang telah memiliki alas hak bahkan HGU – namun dinyatakan masuk dalam kawasan hutan oleh SK Menteri Kehutanan No.44 tahun 2005 dan direvisi dengan SK Menteri Kehutanan No.579 tahun 2014.

“Dari hasil overlay peta tersebut diketahui status atau permasalahan sebenarnya dan pada PERDA RT RWP Sumut No.2 tahun 2017, areal tersebut telah dimasukkan sebagai out- line sehingga diharapkan dapat diusulkan dan dikeluarkan dari kawasan hutan,” paparnya.

Kedepan, ia mengusulkan agar mengeluarkan kebun yang dinyatakan masuk dalam kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan dan LH sehingga keberadaaan kebun tersebut tidak melanggar hukum atau dengan kata lain ada kepastian hukum yang dimiliki perusahaan perkebunan dimaksud. Dengan adanya kepastian hukum – pihak perbankan dapat memberikan pinjaman modal untuk perusahaan yang membutuhkan modal untuk replanting.

(Selengkapnya dapat di baca di Majalah Sawit Indonesia, Edisi 110)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like