JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya diharapkan tidak berdampak negatif bagi petani sawit. Walaupun, niat kebijakan ini sangatlah baik dalam rangka menjaga kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau.
Dr. Purwadi, Direktur Pusat Kajian Kelapa Sawit Instiper, mengkhawatirkan efek kebijakan ini terhadap keberlangsungn hajat hidup petani sawit. Jumlah petani sawit yang mencapai 2,7 juta sampai 3 juta kepala keluarga terancam pendapatannya pasca larangan ekspor.
Asumsinya seperti ini, konsumsi minyak goreng sawit rerata 400 ribu ton per bulan. Sedangkan, produksi minyak sawit setiap bulan antara 3,5 juta-4 juta ton. Dikatakan Purwadi, dari angka ini penggunaan sawit untuk minyak goreng hanya 10% dari total produksi. Adapula kebutuhan biodiesel untuk sawit sekitar 700 ribu ton per bulan. Lalu, sebagian besar sawit dan produk turunannya ini diekspor mencapai 2 juta-2,1 juta ton per bulan.
“Kalau ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dilarang, ini berarti akan terjadi oversuplai di dalam negeri sekitar 50 hingga 60 persen. Kelebihan pasokan ini apakah akan digunakan untuk minyak goreng semua? Tanya Purwadi.
Penumpukan pasokan tersebut, dikatakan Purwadi, berakibat kepada penuhnya tanki penyimpanan di pabrik sawit. Disinilah, timbul kekhawatiran kapasitasnya tidak akan mencukupi. Jika ini terjadi, sudah dipastikan pabrik mengurangi pembelian buah sawit dari petani. Bahkan dapat menghentikan pembelian.
“Suplai minyak sawit dikhawatirkan menumpuk di dalam negeri. Jumlahnya sangat besar. Penumpukan stok inilah yang membuat pembelian TBS petani dihentikan. Kalau kebijakan larangan benar-benar dijalankan dalam waktu lama lebih dari sebulan,” kata Purwadi.
Efek berikutnya adalah harga buah sawit akan terkoreksi sangat tajam. Menurutnya, harga yang diterima petani dapat terpangkas lebih dari 60 persen. Padahal, petani benar-benar menikmati harga TBS tinggi saat kepemimpinan Presiden Jokowi melalui kebijakan mandatori biodiesel dan hilir sawit.
Di pasar global, harga CPO tetap tinggi US$1.770/ton. Kalau tiba-tiba harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) petani turun. Ia memastikan petani akan mencari tahu penyebab merosotnya harga tersebut.
Purwadi mengkhawatirkan penurunan harga ini akan mengganggu hajat hidup petani sawit. Lantaran, petani sawit harus menanggung beban biaya perawatan tanaman akibat tingginya harga pupuk dan pestisida. Sebagai informasi, petani sawit tidak masuk kategori penerima pupuk subsidi. Walhasil, petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya naik 120%.
Jika pabrik menghentikan pembelian buah petani. Dampak buruknya adalah buah akan menjadi busuk di pohon. Purwadi menyebutkan dari aspek agronomi pohon akan menjadi rusak pertumbuhannya. Ini berarti, nilai kebun petani secara komersil menjadi negatif. Kalau harga sawit petani jatuh, darimana petani dapat membiayai perawatan tanaman?
“Petani jangan dikorbankan. Tolong perhatikan dampak (kebijakan larangan ekspor) kepada petani,” harapnya.
Purwadi memperkirakan hilangnya pendapatan petani sawit akan berimbas juga kepada investasi mereka seperti pembelian sarana dan pinjaman di bank untuk peremajaan.”Dapat dipastikan multiplier effect-nya ada. Kalau pendapatan turun, kegiatan investasi petani akan terganggu,” jelasnya.
Purwadi mewanti-wanti supaya pemerintah menyiapkan jaring pengaman bagi petani sawit selama larangan ekspor diberlakukan. Sebab, penghentian ekspor akan menekan harga beli petani. Kalau tidak disiapkan, ia khawatir petani bakalan marah ke pemerintah. Lantaran, turunnya harga bukan dipengaruhi fluktuasi harga global melainkan kebijakan pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap dampak kebijakan ini. Petani yang paling merasakannya. Jika akibat keputusan larangan ini lalu harga turun, jelas petani akan marah kepada pemerintah,” pungkasnya.