JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Pengamat Kebijakan Publik, Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi Abidin, M. Si. menilai perusahaan sawit yang bergabung menjadi anggota GAPKI akan menerima manfaat besar. Karena itulah ia setuju dengan Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah mengeluarkan imbauan agar perusahaan sawit menjadi anggota GAPKI Kalbar.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Kalbar, Sutarmidji melalui surat Nomor: 525/0573//Disbunnak dengan perihal imbauan menjadi anggota Gapki tertanggal 9 Februari 2023 kembali mengimbau melalui bupati atau walikota se- Kalbar untuk mendorong perusahaan sawit di provinsi Kalbar untuk bergabung menjadi anggota GAPKI.
“Imbauan ini bagus supaya perusahaan perkebunan di Kalbar itu bisa bersatu,” ujar dia.
Menurut Erdi, asosasi seperti GAPKI ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk lebih mudah dalam bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit.
Erdi menduga perusahaan belum bersedia bergabung dalam GAPKI untuk menghindar dari berbagai kewajiban yang sepatutnya dilakukan. Saat ini, sebanyak 74 perusahaan yang terdaftar sebagai anggota Gapki dari 368 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalbar.
Penilaian Erdi tentang besarnya manfaat asosiasi bagi anggota ternyata sejalan dengan apa yang telah dirasakan oleh beberapa anggota GAPKI Kalbar.
Seperti diungkapkan oleh Aris Supratman, Controller PT Mustika Abadi Khatulistiwa, , GAPKI dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif sejalan dengan visi pembangunan daerah.
“Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan memudahkan koordinasi berkaitan dengan industri kelapa sawit. Contohnya pemanfaatan Galian C pada waktu itu dipermasalahkan, upaya melalui GAPKI akhirnya keluarlah keputusan Menteri, bahwa pemanfaatan galian C untuk kepentingan sendiri menjadi legal,” jelas dia.
Kemanfaatan GAPKI juga dirasakan oleh Supriyambono dari HPI Agro, bahwa selama ini GAPKI menjadi jembatan antara pemerintah dan perusahaan. “Kami sebagai anggota sangat terbantu jika ada permasalahan atau miss komunikasi antara pemerintah dan perusahaan,” ujarnya.
Jika ada masalah di perusahaan yang berhubungan dengan tata niaga kelapa sawit, lanjut dia, GAPKI sangat berperan dalam hal komunikasi dengan pemerintah. Dengan begitu, anggota GAPKI bisa satu bahasa atas nama GAPKI dan bukan per perusahaan.
Selain itu, jika ada kebijakan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan bisnis kelapa sawit yang akan disampaikan ke perusahaan, dapat melalui GAPKI dalam hal penyampaian kebijakan tersebut.
“Bisa lebih cepat memperoleh informasi tersebut. Komunikasi antara Perusahaan dengan Dinas terkait misalnya Dinas Perkebunan, bisa lebih cepat nyambung melalui GAPKI,” bebernya