SERDANG BEDAGAI, SAWIT INDONESIA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kegiatan peresmian replanting sawit petani yang berlangsung di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Senin, 27 November 2017. Pemerintah berkomitmen untuk memeratakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di seluruh Indonesia.
Di Sumatera Utara, perkebunan sawit petani rakyat seluas 350 ribu hektare mendesak untuk diremajakan karena tanaman berusia di atas 30 tahun. Presiden Jokowi menekankan kegiatan replanting diprioritaskan kepada petani rakyat. Replanting ini ditujukan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas sawit rakyat.
“Kalau tidak segera diremajakan bagaimana produksi bisa naik. Jangan sampai kita disalip negara lain. Afrika sudah tanam (sawit),” tegas Jokowi.
Dalam kegiatan replanting di Serdang Bedagai, pemerintah akan meremajakan kebun sawit rakyat seluas 9.109,29 ha. Luasan tersebut tersebar di 12 kabupaten, antara lain: Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah.
“Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara sudah sangat mendesak karena dari total 470.000 ha sawit perkebunan rakyat, seluas 350.000 ha telah berusia tua, sehingga produktivitasnya menjadi rendah yaitu kurang dari 10 ton/Tandan Buah Segar/tahun dan tidak dapat menikmati hasil yang baik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Peremajaan Sawit Rakyat di Sumatera Utara, Senin (27/11).
Kelompok Tani/Koperasi/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit berfungsi sebagai mitra usaha (off-taker) dan melakukan pembinaan dalam melakukan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perusahaan tersebut antara lain: (1) PTPN II, (2) PTPN III, (3) PTPN IV, (4) PT Siringo-ringo, (5) PT Asian Agri, (6) PT Nubika Jaya, (7) PT Socfindo, dan (8) PT Paya Pinang.
PSR juga diharapkan sudah mengikuti prinsip kriteria Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk mendapatkan sertifikasi ISPO sehingga sawit rakyat dapat diperdagangkan secara global dan menikmati hasil yang baik.
“Benih tersertifikasi, Peremajaan bersifat klaster dan dalam bentuk koperasi, Komitmen mitra usaha (off-taker), Kebun kelapa sawit rakyat berstatus Clean & Clear, dan sertifikasi ISPO untuk sawit rakyat. Keseluruhan komponen tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab jika tidak, maka tujuan dari peremajaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani pun menjadi tidak tercapai,” sambungnya.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pun menegaskan pentingnya pengelolaan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis bagi Indonesia. “Kelapa Sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita sebab Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Itu artinya kita juga harus kerja keras untuk menjadi yang terdepan dalam pengelolaan, termasuk dalam hal peremajaan seperti ini,” terangnya.
Sebagai rangkaian acara, ada pemberian bantuan dana peremajaan kelapa sawit, penyerahan benih kelapa sawit unggul, pemberian benih jagung sebagai tanaman tumpang sari, penyerahan sertifikat tanah atau lahan, dan launching skema KUR khusus peremajaan kelapa sawit.
Selain itu, juga ada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat bagi Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang merupakan landasan kerjasama dan koordinasi lintas sektor antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuannya adalah untuk mendorong pencapaian target sertifikasi tanah dan mempermudah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersebut untuk mengakses permodalan. Serta penanaman kelapa sawit secara simbolis oleh presiden bersama para menteri.
Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, serta pejabat kementerian/lembaga dan pemda terkait.