4 Regulasi Ini Penggerak Industri Hilir, APOLIN Minta Pemerintah Konsisten

JAKARTA, SAWIT INDONESIA –  Kunci utama dari kebijakan hilir adalah konsistensi terhadap implementasi berbagai regulasi di sektor industri. Rapolo Hutabarat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (APOLIN) berpendapat bahwa konsistensi regulasi sangat diperlukan oleh dunia usaha. Konsistensi ini dibutuhkan untuk menjalankan empat regulasi di sektor hilir kelapa sawit.

“Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit CPO, CPKO serta berbagai produk turunannya telah berhasil mengendalikan pasar global, baik dari sisi volume ekspor, keragaman/aneka produk olahan minyak sawit, memasok bahan baku industri pengguna yang sangat beragam serta telah mampu menembus pasar di berbagai belahan dunia. Keberhasilan ini buah hasil kebijakan pemerintah yang sangat konsisten menjaga berbagai regulasi industri sawit di Indonesia,” ujar Rapolo Hutabarat.

Dari data APOLIN, Volume ekspor oleochemical periode Januari – Maret 2021 telah tumbuh sebesar 11,15%  menjadi 982 ribu ton dibandingkan periode sama tahun 2020 berjumlah 883,5 ribu ton.

Oleh karena itu, pemerintah diminta konsisten menjalankan empat regulasi pemerintah di sektor hilir sawit. Apa saja regulasi tersebut?

1.PMK No. 191/PMK.05/2020

Pertama, pemerintah diminta tidak merevisi pungutan ekspor sawit dalam PMK No. 191/PMK.05/2020. Rapolo menjelaskan Peraturan menteri keuangan ini sangat holistik dalam mengakomodir berbagai kepentingan industri sawit mulai dari hulu (perkebunan dan termasuk kepentingan petani sawit); downstream (industri proses tahap pertama); mid-downstream (industri proses tahap kedua); dan further downstream (industri proses tahap ketiga atau yang lazim kita sebut industri oleochemical.

“Selain itu, manfaat dari PMK 191/2020 tersebut juga menjangkau berbagai kepentingan lainnya seperti makin tersedianya dana peremajaan kelapa sawit petani; kegiatan riset; pendanaan kampanye positif; serta biaya advokasi,” ungkapnya.

Ditambahkan Rapolo, manfaat paling fundamental PMK 191/2020 adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya bahan baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara.

2. PMK No. 130/PMK.010/2020 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Peraturan ini lebih dikenal dengan Tax Holiday, dimana relaksasi yang diberikan oleh pemerintah makin diperluas, fasilitas pengurangan PPh nya 100% dengan besaran investasinya mulai dari: (a) minimum Rp 100 miliar; (b) Rp 500 miliar s/d < 1 triliun, pengurangan PPh badan selama 5 tahun; (c) Rp ≥ 1 triliun s/d < 5 triliun, pengurangan PPh badan selama 7 tahun; (d) Rp ≥ 5 triliun s/d < 15 triliun, pengurangan PPh badan selama 10 tahun; (e) Rp ≥ 15 triliun s/d < 30 triliun, pengurangan PPh badan selama 15 tahun; dan (f) Rp ≥ 30 triliun, pengurangan PPh badan selama 20 tahun. Setelah masa PPh tersebut berakhir, maka badan usaha masih diberikan fasilitas pengurangan sebesar 50% selama 2 tahun berikutnya.

PMK 191/2020 adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya bahan baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara.

PMK 191/2020 adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dalam negeri (menjamin tersedianya bahan baku utama industri hilir) serta kebutuhan ekspor untuk perolehan devisa negara.

3. PMK No. 96/PMK. 010/2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Bidang Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.

PMK Nomor 96/2020  disebut sebagai Tax Allowance. Fasilitas ini memberikan fasilitas berupa (a) Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (sebesar 5% selama enam tahun); (b) Penyusutan/amortisasi yang dipercepat atas aktiva tetap; (c) Tarif PPh 10% atau yang lebih rendah terhadap deviden; dan (d) Kompensasi atas kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

4. Peraturan Menteri ESDM RI

Kebijakan harga gas murah yang mendukung daya saing industri oleokimia.  Kebijakan  Permen ESDM No. 8 tahun 2020 tentang Harga Gas Bumi Tertentu Untuk Industri Tertentu Dan Kepmen ESDM No. 89 Tahun 2020 Tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu Serta Permenperin No. 18 Tahun 2020 Tentang Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu. Peraturan pelaksana tersebut sangat berpihak kepada industri dan sekaligus implementasi Perpres No. 40 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No. 121 tahun 2020 tentang Penetapan harga gas tertentu sehingga harga gas di halaman industri pengguna sebesar U$ 6 per MMBTU.

“Dengan kebijakan harga gas industri ini, maka daya saing global produk oleochemical Indonesia semakin tinggi di pasar global. Terima kasih kepada pemerintah, dan semua regulasi tersebut diatas tentu sangat mendukung hilirisasi sawit Indonesia,” pungkas Rapolo.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like