Mau Bangun Pabrik, Siapkan Saham Untuk Koperasi

Draf revisi Permentan IUP memberikan kesempatan kepada koperasi pekebun untuk memperoleh saham  dari setiap pembangunan pabrik sawit. Setelah 10 tahun berjalan, pemegang saham terbesar berada di  tangan koperasi. Aturan ini dinilai memberatkan investasi pembangunan pabrik sawit . 

Senyum sumringah terpancar dari wajah perwakilan petani sawit yang hadir dalam Konsultasi Publik Penyempurnaan Permentan Nomor 26 Tahun 2007 Mengenai Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. Kalau revisi aturan ini jadi diberlakukan, perusahaan yang membangun pabrik kelapa sawit diwajibkan bermitra dengan koperasi pekebun. Dalam hal ini, koperasi pekebun akan bertugas sebagai pemasok TBS kepada pabrik. Nah, imbal baliknya secara bertahap koperasi diberikan saham kepemilikan pabrik dengan angka minimal 51% dari keseluruhan  jumlah saham pada tahun ke-10.

Mukti Sardjono, Sekretaris Direktur Jenderal Perkebunan, menjelaskan dasar dari aturan ini adalah pabrik kelapa sawit diwajibkan serendah-rendahnya mempunyai pasokan bahan baku 20% dari kebun sendiri. Selain itu, ada kewajiban bermitra dengan masyarakat lewat pola kepemilikan saham. Sehingga, harapannya masyarakat sekitar pabrik sawit dapat lebih diberdayakan.

“Meskipun kami menyadari  rencana ini akan menghadapi tantangan karena pendirian pabrik dari modal perbankan. Masalahnya, apakah perbankan bisa mengijinkan penerapan aturan ini?” ujar Mukti Sardjono dalam  Konsultasi Publik Permentan IUP di Bandung pada Juni kemarin. 

Aturan pembagian saham ini tercantum dalam pasal 10 di revisi Permentan IUP, untuk mendapatkan IUP-Pengolahan (IUP-P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut; paling rendah 20% kebutuhan bahan baku dari kebun sendiri, kekurangan bahan baku dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan, dan melakukan kemitraan usaha melalui pola kepemilikan saham dengan masyarakat.

Lalu diatur kembali dalam pasal 12 ayat (2) bahwa khusus perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit yang telah memiliki IUP-P wajib melakukan divestasi saham kepada koperasi pekebun pada tahun ke-5 setelah pabrik beroperasi komersial paling rendah 5% yang secara bertahap meningkat paling rendah 51 % dari jumlah seluruh saham pada tahun ke-10.  

Asmar Arsjad, Sekretaris Jenderal APKASINDO, kurang sepakat dengan isi Pasal 12 ayat (2) karena investor akan keberatan dengan pembagian saham kepada petani sampai 51%. Dengan pertimbangan, investasi pembangunan pabrik kelapa sawit sebesar Rp 2 miliar per ton. Sebagai gambaran, pabrik kelapa sawit berkapasitas olah TBS 30 ton mencapai Rp 60 miliar. 

“Kami tidak ingin menghambat investasi tersebut. Makanya, lebih setuju kalau pemilik mayoritas saham tetap di tangan pelaku usaha,” ujarnya. 

Bambang Sarjito, Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Kalimantan Timur, mengusulkan pembagian saham yang lebih adil masing-masing 50% antara perusahaan dan koperasi kebun. 

Kalangan pelaku sawit menanggapi dingin usulan pemerintah ini. Kelik Irwantono, Sekretaris Perusahaan PT BW Plantations Tbk, mempertanyakan jika aturan ini diberlakukan  seperti apa valuasi terhadap divestasi saham tersebut. Lalu, apakah ada dana dari koperasi untuk melakukan akuisisi saham tersebut?.

Sementara itu, Muhamad Sofian Harahap, Plantation Director OSO Grup, mengatakan di satu sisi dibuka kran bagi pengusaha untuk membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan kalapa sawit walau tanpa ada lahan milik sendiri. Tetapi, peraturan ini akan memasung pengusaha dengan keterlibatan koperasi pekebun secara langsung pada managemen pengolahan, yang bahkan akan menjadi mayoritas pemegang saham dalam waktu satu dekade.

Secara logika, kata Muhammad Sofian, pengusaha mana mau menanam investasi pabrik sampai Rp 30 miliar (kapasitas PKS 10 ton/jam). Namun, hasil perkebunan yang sudah pasti tidak bisa full dikendalikannya lagi hanya dalam waktu 10 tahun. 

Ditambahkan Muhammad Sofian, kalau dalam 10 tahun saham koperasi pekebun minimal 51 %, berarti pengusaha menjadi minoritas dan kendali manajemen pabrik akan berada di tangan koperasi pekebun. “Peraturan ini sepertinya memihak koperasi pekebun, tetapi sejatinya menutup keinginan pengusaha untuk membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan,” kata dia dalam jawaban via email. 

Muhammad Sofian mengusulkan kalau pemerintah berniat membesarkan koperasi pekebun bisa dilakukan dua solusi. Pertama, pemerintah memfasilitasi kredit lunak bagi koperasi pekebun untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit. Masa pengembalian kredit ini selama 15-20 tahun dengan manajemen dan keuangan berada dibawah kendali penuh  koperasi pekebun.

Alternatif kedua, kalau pemerintah tetap mengharapkan pengusaha idealnya pola pengalihan penguasaan saham oleh koperasi pekebun tidak seekstrim pada draf perubahan  permentan sekarang. Idealnya, kepemilikan saham koperasi pekebun diatur maksimum 30%-40 % yang  diserahkan secara bertahap. Pengalihan saham kepada koperasi sebesar 30%-40 % baru dilakukan setelah pabrik beroperasi 25-30 tahun (atau satu siklus tanaman kelapa sawit).

“Dengan pola tersebut lebih memberikan rasa aman bagi pengusaha terkait investasi jangka panjangnya,” kata Muhammad Sofian. 

PABRIK SAWIT TANPA KEBUN

Yang perlu diwaspadai adalah kemudahan berdirinya pabrik kelapa sawit tanpa kebun. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 12 ayat (3)  berbunyi “Pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 10”. 

Di pasal 10 disebutkan bahwa “untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksudkan pada pasal 8  ayat (1) usaha industri pengolahan hasil perkebunan harus memenuhi paling kurang 20% (dua puluh per seratus) bahan baku dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat / perusahaan perkebunan lain yang tidak memiliki unit pengolahan melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan”.

Beberapa tahun lalu, pelaku bisnis sawit di daerah mengeluhkan keberadaan PKS tanpa kebun yang merusak tata niaga buah sawit. Dampak negatif lainnya adalah tingginya kasus pencurian buah sawit dan harga pembelian buah sawit yang saling bersaing diluar kesepakatan tim penetapan harga. 

Pada pertengahan April kemarin, Daniel Manurung selaku Ketua GAPKI Bengkulu mengeluhkan beroperasinya pabrik sawit tanpa kebun di wilayahnya yang mengakibatkan harga buah sawit menjadi tidak stabil. Tercatat, jumlah pabrik yang tidak memiliki kebun mencapai 16 unit. Sedangkan, pabrik kelapa sawit yang mempunyai areal perkebunan berjumlah 10 unit pabrik. Dari jumlah tadi, sembilan unit pabrik dimiliki perusahaan yang bergabung dalam GAPKI Bengkulu.

“Sebenarnya, pabrik tanpa kebun tidak sesuai dengan Permentan 26/2007 yang mensyaratkan bahan baku pabrik sawit 20% dari kebun sendiri,” ujar Daniel seperti dikutip dari antaranews.com. 

Muhammad Sofian Harahap mengharapkan pembangunan PKS tanpa kebun tidak akan terulang lagi. Khusus pasal dan ayat krusial seperti pasal 12 ayat (3) perlu dikaji ulang dalam rencana penyempurnaan Permentan IUP ini. Jangan sampai tujuannya membantu koperasi tetapi akhirnya justru memuluskan langkah pengusaha yang mau cari gampang saja. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya dapat memperkuat implementasi dari aturan ini setelah disahkan. (Qayuum Amri) 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.