Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni): Perlunya Dukungan Penuh Terhadap Industri Sawit

Pemerintah dinilai kurang tanggap untuk mengantisipasi perdagangan ekspor produk turunan sawit. Dari segi regulasi, masih ada aparat bea cukai yang kurang paham dengan jenis produk hilir sawit di lapangan. Hal inilah yang membuat beberapa kegiatan ekspor produk tersebut sulit keluar dari pelabuhan. Pemerintah dinilai kurang berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah ini, padahal produk tersebut bernilai tinggi. 

Belum lagi dari hambatan infrastruktur khususnya pelabuhan ekspor yang masih terfokus kepada Belawan dan Dumai sehingga mengakibatkan biaya transportasi tinggi. Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif GIMNI mendiskusikan masalah tersebut kepada tim redaksi Majalah SAWIT INDONESIA. Berikut ini petikan wawancaranya: 

Apakah benar pelaku hilir sawit kesulitan untuk mengekspor produknya dari pelabuhan?

Jadi begini, kalangan produsen hilir sawit kesulitan mengekspor produk turunan sawit yang bernilai tinggi, akibat minimnya pemahaman aparat Bea Cukai terhadap produk tadi. Kalau terus dibiarkan dikhawatirkan pelaku hilir sawit dapat kehilangan pasar untuk tingkat internasional. 

Pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi dengan menciptakan banyaknya produk turunan sawit tetapi tidak diikuti dengan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI). Kondisi inilah yang membuat aparat Bea Cukai belum mengenal beberapa produk hilir yang dikategorikan pesanan pembeli (tailor made). Itu sebabnya, produk tadi tidak mendapatkan izin untuk dikapalkan ke negara pembeli. 

Siapa saja eksportir yang mengalami kesulitan tadi?

Ada tiga perusahaan yaitu Wilmar Grup, Musim Mas, dan Permata Hijau Grup. Sebagai contoh, produsen hilir seperti Wilmar sempat menghadapi masalah  produknya tertahan di pelabuhan Tanjung Priok. Produk ini dibuat dalam bentuk spesifikasi tinggi tetapi petugas Bea Cukai belum mengenal jenis produk ini sehingga tidak bisa dikapalkan dari pelabuhan.

Padahal, harga produk turunan yang bernilai tinggi dapat mencapai US$ 1.600 per ton. Jelas lebih mahal dibandingkan  harga CPO yang berkisar US$ 800 per ton. Alangkah bijaknya kalau aparat Bea Cukai tidak langsung blokir produk turunan sawit yang belum mereka tahu. Tetapi, dapat berkoordinasi dengan pihak asosiasi atau bertanya kepada produsen mengenai spesifikasi produk tadi. 

Bagaimana pertumbuhan produksi dan permintaan  minyak sawit tahun ini?

Total produksi CPO dan CPKO dari Januari hingga Juni tahun ini berjumlah 14,7 juta ton, dari target yang mencapai 29,4 juta ton. Produksi ini diperoleh dari adanya peningkatan luas areal 9,4 juta hektare dimana tanaman menghasilkan (TM) sekitar 8,7 juta hektare. Tahun ini produksi naik karena ada benih-benih sawit baru yang lebih produktif, areal yang menghasilkan bertambah dan tanaman sudah menghasilkan benih yang bagus.

Dari jumlah tersebut, penggunaan domestik tahun ini diperkirakan 7,8 juta ton. Sedangkan, produksi biodiesel tahun 2013 diperkirakan akan berada dibawah satu juta ton atau sekitar 800.000 ton. Hingga semester pertama ini, permintaan  minyak sawit dalam negeri   4 juta ton yang terdiri dari  permintaan makanan sebesar 2,9 juta ton, oleokimia sekitar 600 ribu ton, dan biodiesel sekitar 480 ribu ton.

Kalau tahun lalu, produksi semester pertama berjumlah 11,7 juta ton dari total produksi nasional 28,4 juta ton. Dengan kebutuhan domestik berjumlah 7 juta ton. Sementara, total ekspor tahun lalu sebesar 20,7 juta ton. 

Di dalam negeri, minyak sawit digunakan apa saja oleh industri makanan? 

Penggunaan makanan ditujukan kepada industri margarine, shortening, specialty fats, packing ritel dan Hotel, restoran, dan katering (Horeka). Selain itu, lebih banyak digunakan bagi produk minyak goreng curah untuk industri dan minyak goreng kemasan. Dalam hal ini, pasar minyak goreng curah mencapai 64,8 persen yang nantinya dapat dikonversi menjadi minyak goreng kemasan. Oleh karena itu, ada keputusan pemerintah bahwa tahun 2015 tidak boleh lagi ada peredaran minyak goreng curah. Nantinya, minyak goreng kemasan sederhana (packing) berukuran 1/2 liter atau 1/4 liter. 

Sebagai gambaran, investasi untuk kapasitas produk minyak goring nasional 3,6 juta ton dapat mencapai US$ 648 juta. Dengan investasi ini dapat menghidupkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di tiap kabupaten minimal ada alat pengemasan minyak goreng. Jadi para produsen minyak goreng hanya mengirim tangki untuk dikemas karena kalau dari pabrik ongkos produksinya mahal. Kualitas dapat dijaga karena ada  aspek pengawasan lebih mudah. Memang, terdapat tambahan biaya sebesar Rp 350 per kilogram. Sementara, pasar minyak goreng sekitar 65% ada di Jawa.

Bagaimana dampak penurunan nilai tukar rupaih terhadap dolar ?

Bagi kalangan eksportir, apabila pinjaman dalam bentuk rupiah maka pendapatan akan dapat dinikmati. Jika sebaliknya pinjaman dalam bentuk dolar sulit mendapatkan keuntungan. Sebagian besar para eksportir pinjaman dalam bentuk rupiah. Ini dapat mensubsitusi anjloknya harga CPO di pasar internasional. 

Bagaimana pandangan bapak terkait aturan pembatasan lahan sawit 100.00 ha?

Muncul keragu-raguan dari para pelaku sawit dengan adanya revisi Permentan No. 26 Tahun 2007. Pelaku  yang sudah berjalan mempunyai lahan sawit diatas 100.000 ha dibiarkan saja karena ini berdasarkan pada aturan yang sebelumnya. Jika diubah akan terjadi  ketidakpastian hukum di dalam menjalankan usaha sawit. Ini tidak berlaku surut dan berlaku bagi investor baru. 

Kampanye negatif semakin gencar dilakukan dari luar negeri. Bagaimana pandangan Bapak terkait masalah ini?

Secara kontinyu Indonesia dapat meminimalisir serangan luar yang mendiskreditkan sawit. Semenjak tahun 1800-an, kelapa sawit dikembangkan dan tumbuh dengan pesat. Sejak tahun 1980 karena semua masih kebun itu diperoleh dari pemerintah. Sejak tahun 1980, OPHIR (Pasaman) mulai berkembang sesudah itu ada pemberian kawasan hutan eksploitasi mengenai hutan itu yang diberikan kepada konsesi. Karena bisnisnya membesar jadi konsesi itu pemerintah dapat dana reboisasi. Disitu mulailah berubah jadi kebun sawit. Jadi membeli hutan yang HPH sudah selesai lalu diberikan kepada kebun sawit dan dihutankan. 

Sekarang ini, mulai banyak isu negatif sawit yang digulirkan negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kampanye negatif ini sengaja dilakukan negara barat yang sebenarnya mereka ingin melindungi produk komoditasnya sendiri di pasar dunia. Seperti telah diketahui, CPO ini lebih  kompetitif dari segi harga dan produktivitasnya lebih efisien. Kampanye negatif ini mesti diwaspadai karena berakibat  produk kelapa sawit Indonesia sulit bersaing, bahkan bisa tidak laku di pasar dunia.

Kemarin kita tahu, produk  CPO Indonesia ditolak kembali dalam forum APEC. Sepertinya belum ada pengakuan dari anggota APEC. Idealnya, langkah apa yang mesti dilakukan pemerintah?

Sebaiknya Indonesia itu mundur dari keanggotaan APEC untuk memperkuat posisi tawar kita. Karena, sudah dua kali produk CPO kita dinilai tidak memenuhi standar produk ramah lingkungan.  Mestinya, Indonesia berani meniru sikap Malaysia yang menolak negosiasi Trans-Pacific Partnership (TPP) karena menilai Malaysia dapat dijadikan koloni Amerika Serikat. (bebe/qayuum)

 

 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.