Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, Komisaris Utama PT Bangkitgiat Usaha Mandiri: Pajak Ekspor Jangan Lemahkan Industri Sawit

Ekspor CPO dikhawatirkan semakin turun nilainya karena masih terbebani pajak ekspor. Supaya tetap dapat bersaing, pemerintah diminta tidak menutup mata terhadap hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Salah satunya masalah logistik di pelabuhan yang mempersulit kegiatan ekspor. 

Nurdin Tampubolon, yang juga anggota legislatif Komisi XI DPR ini , berpendapat  industri sawit sudah sepantasnya menjadi andalan perekonomian Indonesia. Tim redaksi SAWIT INDONESIA  yang terdiri dari Qayuum Amri dan Iman Saputra berkesempatan mewawancarai pria kelahiran Pematang Siantar  di rumahnya yang berlokasi di Jakarta Timur, berikut wawancaranya:

Dalam pandangan bapak, seperti apa kontribusi industri sawit terhadap bangsa ini?

Industri sawit merupakan industri primadona di Indonesia. Artinya industri sawit sudah menjadi andalan perekonomian kita bahkan boleh dikatakan menjadi inti perekonomiaan indonesia. Harus disadari bangsa ini belum bisa mengandalkan industri sawit yang berbasis teknologi tinggi seperti otomotif dan teknologi informasi. 

Oleh karena itu, industri yang diterapkan harus berbasis agro atau pertanian. Hingga sekarang, kontribusi CPO terhadap devisa negara di sektor agroindustri sangatlah besar. Perkebunan kelapa sawit merupakan inti perekonomian Indonesia. Buktinya, dari zaman kemerdekaan hingga sekarang industri sawit menjadi penopang kegiatan perekonomian, hal ini terbukti pada krisis ekonomi tahun 1998. Saat itu, industri yang dapat bertahan hanyalah industri agro sedangkan industri berbasis manufacturing maupun jasa rontok semua. 

Oleh karena itu, industri sawit harus dikelola dengan baik. Dimulai di perkebunan, bagaimana caranya industri ini menjadi profesional dan berdaya saing dengan perkebunan di Malaysia atau negara lain. Jadi, pengelolaan bisa dibantu oleh negara dan hasilnya dinikmati bangsa Indonesia. 

Tetapi sekarang ini, pelaku sawit sulit mengembangkan lahan akibat kebijakan moratorium. Apakah kebijakan ini memang menghambat?

Dalam pandangan saya, moratorium itu bertujuan untuk dapat mengoptimalkan lahan yang ada, maksudnya pelaku sawit dapat menggunakan lahan yang sudah dikonversi. Akan tetapi, moratorium jangan menciptakan kondisi yang itu dapat merugikan investor. Misalnya saja kebijakan moratorium tidak diberlakukan surut karena dapat mengganggu izin perkebunan sebelum moratorium ditetapkan. Selain itu, substansi dari peraturan ini sebaiknya tidak berubah-ubah sehingga tidak membingungkan pelaku. 

Kemudian, pemerintah harus paham dalam membuat satu aturan harus pertimbangkan banyak aspek seperti dari masyarakat dan pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, konsistensi peraturan ini sangatlah dibutuhkan. Kalau tidak, suasana investasi  perkebunan sawit akan terganggu

Aturan Bea Keluar CPO dinilai tidak menguntungkan pelaku sawit di sektor hulu dan petani karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan. Semestinya, kebijakan ini perlu didorong ke arah mana?

Skema pajak ekspor CPO dibuat oleh pemerintah yang mengacu kepada rata-rata harga CPO di pasar  internasional. Tetapi pemerintah juga harus melihat mudharat dari aturan BK CPO yang menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi karena di dalamnya sudah dimasukkan komponen pajak ekspor. Imbasnya, harga jual CPO di luar negeri menjadi lebih tinggi karena dibebani pajak ekspor. Yang lebih dirugikan itu adalah petani yang margin harga TBS-nya semakin kecil.   

Industri sawit Indonesia sebaiknya mewaspadai Malaysia yang menghapus pajak ekspor CPO yang membuat harga jual mereka lebih bersaing. Performa mereka ditopang oleh tingginya produktivitas sawit pelaku industri disana. Yang mengkhawatirkan, infrastruktur Indonesia sangatlah lemah seperti jeleknya sarana pelabuhan yang menciptakan biaya operasional semakin tinggi . Dari kebun sampai pelabuhan, biaya logistik masih belum terorganisir dengan baik.  Beban ini ditambah dengan rendahnya daya saing sumber daya manusia di dalam negeri. Jadi, harga jual CPO Indonesia berpotensi lebih tinggi ketika dipasarkan ke luar negeri. 

Kalau dilihat dari tujuannya, BK CPO dapat mendorong industri hilir sawit. Mampukah aturan ini menciptakan keinginan tersebut?

Hal yang perlu dilakukan itu pemerintah dapat  memfasilitasi tumbuhnya industri hilir dan menciptakan suasana kondusif di tingkat birokrasi. Sebenarnya, apabila lebih menguntungkan untuk membangun  industri hilir di dalam negeri maka dengan sendirinya investasi akan tumbuh. Tetapi, sekarang ini  banyak pelaku usaha yang memiliki industri hilir di luar negeri seperti di Hongkong, Cina, Malaysia dan India. 

Industri sawit belum masuk produk ramah lingkungan di APEC. Langkah apa saja yang mesti dilakukan pemerintah dan pelaku usaha?

Dengan adanya isu perubahan iklim, hikmah yang dapat diambil adalah keberadaaan hutan harus dijaga. Mengingat, perlindungan hutan lindung dari kegiatan eksploitasi sudah menjadi perhatian dunia. Kalau ada perusahaan yang melanggar pemakaian hutan lindung sudah menjadi tugas pemerintah untuk menghukumnya, karena hal ini dapat mendiskreditkan Indonesia di mata dunia. Dengan pertimbangan, banyak suara miring bahwa Indonesia dibilang negara perusak lingkungan.

Akibat tudingan tersebut, beberapa negara menerapkan kebijakan pembatasan ekspor CPO misalkan saja Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita harus berbenah diri untuk memperbaiki aturan. Meski demikian, bisa jadi negara lain memang kurang suka dengan Indonesia  yang mempunyai potensi produksi CPO cukup tinggi. Sehingga, muncullah berbagai macam regulasi yang menyulitkan ekspor CPO Indonesia.

Apakah tuduhan negatif kepada sawit ini terkait perang dagang?

Sebenarnya persaingan antar minyak nabati itu sudah ada semenjak lama. Di negara maju, mereka pun juga memproduksi minyak nabati seperti minyak kedelai dan minyak jagung.  Dibandingkan CPO, harga harga minyak nabati di negara maju lebih mahal. Itu sebabnya, kalangan produsen minyak nabati cemburu dengan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Bisa jadi, hal ini yang memicu  adanya isu negatif  kepada sawit. Sebagai solusinya, perusahaan perkebunan harus serius dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan mulai aspek sosial dan lingkungan.

Semenjak kapan bapak mulai terjun ke industri sawit. Apa yang menarik dari industri ini ?

Saya mengembangkan industri sawit itu by accident ketika terjadi  krisis pada 1997 dimana industri berbasis teknologi dan manufaktur jatuh. Dan yang saya lihat, cuma industri agro mampu bertahan. Dan saya punya modal akhinya saya putuskan membangun industri agro di sektor perkebunan kelapa sawit. Itukan namanya by accident. Kendati harus diakui berat juga menjalankan bisnis sawit ini.  

Pengembangan bisnis sawit ini cukup berat juga. Awal pengembangan sawit ini saya akusisi lahan perusahaan lain. Jadi, perusahaan saya itu dibawah grup bernama Nurdin Tampubolon Corporation atau disingkat NT Corp, yang dahulu bernama Sonvaldy Grup.   

Sekarang luas lahan kami sudah mencapai 25.000 hektare yang dilengkapi pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah. 

Apa visi bapak ke depan dalam pengembangan bisnis sawit ?

Di masa mendatang, perusahaan kami juga memiliki rencana untuk membangun  industri hilir sawit seperti minyak goreng. Ditargetkan lahan kami dapat bertambah menjadi 100.000 hektare. Kami lebih pilih lokasi di Kalimantan karena lahan disana masih mudah untuk diperoleh ketimbang Sumatera. Perusahaan kami juga menargetkan dapat IPO rencana tahun 2015.

Apa saran dan masukan Bapak bagi kemajuan industri sawit?

Saran saya, kalangan pengusaha mesti optimalkan lahn yang ada tanpa harus ekspansif mencari lahan lain. Kemudian, kita ikuti  himbauan masyarakat global seperti tidak merambah di hutan yang bukan haknya seperti hutan lindung. (bebe)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.