Bayu Krisnamurthi: “Pungutan CPO, Dari Sawit Untuk Sawit”

Di awal pembentukan BPDP kelapa sawit, pemerintah mengangkat Bayu Krisnamurthi menjadi direktur utama lembaga ini. Hampir sebulan lamanya, pria asal Manado ini menunggu surat pengangkatan resmi dari Kementerian Keuangan. Di saat masa penantian ini, dia enggan menjawab pertanyaan awak media terkait  BPDP dan pungutan CPO.

Setelah keluar Peraturan Menteri Keuangan bernomor 754/2015 mengenai penetapan direksi BPDP kelapa sawit, Bayu mulai mau bicara. Dia menggelar jumpa pers untuk memperkenalkan lima  direktur BPDP sawit antara lain Yuniar Rasyid, Witjaksana Darmosakoro, Dadan Kusdiana, Agustinus Antonius, dan Eko Widiyanto, pada pertengahan Juli kemarin. Sekaligus menjawab pertanyaan seputar lembaga yang dipimpinnya ini.

Selepas jumpa pers, Bayu bercerita teman sejawatnya bertanya mengapa dia menerima jabatan di BPDP sawit. Dengan menerima tawaran tadi, Bayu dinilai turun pangkat. Pasalnya, Doktor lulusan Institut Pertanian Bogor ini harus bertanggungjawab kepada eselon I Kementerian Keuangan. Di era Presiden SBY, Bayu memegang posisi Wakil menteri di dua kementerian berbeda: Kementerian Pertanian dan dan Kementerian  Perdagangan.

Kepada SAWIT INDONESIA, Bayu Krisnamurthi mengemukakan alasan dirinya mau memegang jabatan tersebut. Menurutnya, ide dana perkebunan sudah ada dari lama. Mulai era Pak Sujai (red-Soedjai Kartasasmita), Bungaran Saragih (Menteri Pertanian era Presiden Megawati Soekarnoputri), Agus Pakpahan (Mantan Deputi Kementerian BUMN), dan  Achmad Mangga Barani (Mantan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian).

“Saya juga ikut mengusungnya (red-dana perkebunan). Jadi memang ada idealisme di dalamnya,” kata Bayu Krisnamurthi.    

Lebih lanjut, kata Bayu, di sisi lain program ini terobosan yang belum pernah ada sebelumnya dengan prospek manfaat bagi pertanian khususnya perkebunan di Indonesia yang cukup besar. “Tentu semua ini bagian dari usaha memajukan pertanian Indonesia” ujarnya.

Majalah SAWIT INDONESIA merangkum jumpa pers tersebut dalam bentuk tanya jawab supaya publik memahami arah lembaga ini dan dana pungutan yang dikelolanya. Berikut ini, rangkuman jumpa pers tersebut:

Program apa saja yang akan dijalankan BPDP kelapa sawit?

Program pertama yang menjadi prioritas  mendukung perkebunan sawit rakyat dalam melakukan peremajaan. Ini adalah sebuah era baru dalam pembangunan perkebunan di Indonesia karena secara khusus industri sawit menghimpun dana, menghimpun sumber untuk mendukung perkebunan rakyatnya.

Kami sudah mengidentifikasi luas lahan sawit yang siap diremajakan sekitar 2.000 hektare yang berlokasi di Riau dan Jambi.  Terdapat beberapa model skim replanting dan pada tahap awal kami akan membuka dukungan bagi pekerjaan peremajaan. Model paling siap adalah revitalisasi perkebunan (revitbun) yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Tapi tahun ini berhenti karena tidak ada dukungan APBN untuk revitbun.

Prioritas kedua, dukungan diberikan kepada konsumen untuk bisa mengonsumsi biodiesel. Kita sudah menyepakati ketentuan besarnya dukungan besaran bantuan biodiesel. Kalau dihitung badan ini akan memberikan dukungan Rp  600-700 per liter dan ini akan berubah sesuai perubahan harga CPO.  

Sistem pungutan CPO yang akan kami lakukan sama seperti BK (red-bea keluar). Eksportir akan melakukan kegiatan dan pengajuan rencana ekspornya seperti biasa, baik kepada forwarder, penyedia jasa ekspor, kepada surveyor dan sebagainya. Hanya kemudian dia harus melampirkan tanda bukti pembayaran pungutan.

Ini menjadi era baru dalam pembangunan perkebunan khususnya  kegiatan peremajaan. Ini juga era baru dalam pengenalan biodiesel di Indonesia untuk peningkatan ketahanan energi yang lebih banyak menggunakan energi terbarukan dengan bahan baku lokal sehingga menjadi langkah positif untuk perekonomian secara nasional.

Artinya kebijakan ini bersifat jangka panjang?

Program ini bersifat jangka panjang bukan program jangka pendek. Kita akan terus melakukan penyesuaian dan sangat terbuka dengan berbagai masukan keluhan apapun bentuknya itu bisa digunakan untuk menyempurnakan sistem ini. Sehingga pada saatnya nanti benar-benar akan menandai sebuah terobosan karena industri sawit mampu membiayai industrinya sendiri.

Di dalam aturannya sesuai amanat undang-undang badan ini juga terbuka untuk mengembangkan sistem serupa untuk komoditas lain. Jadi kalau sekarang baru di sawit maka ke depan bisa saja bisa dikembangkan untuk kopi, karet, kakao. Saya kira ini sangat strategis dan bermanfaat dalam jangka panjang.

 

(Selengkapnya baca Majalah SAWIT INDONESIA Edisi Agustus-September 2015)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.