Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia : Sektor Hilir Sawit Butuh Koordinasi Kuat

Pembangunan industri hilir sawit di tahun depan harus ditopang dengan kebijakan yang terintegrasi dan terkoordinir. Di luar negeri, tantangan yang dihadapi tetap sama yaitu hambatan perdagangan lewat regulasi. 

Selain itu, pemerintah diminta untuk memberesi fasilitas pelabuhan dan infrastruktur yang berakibat kepada kebijakan disinsentif bagi ekspor hilir. Berikut ini petikan wawancara kami dengan Sahat Sinaga, di kantornya yang berlokasi di Sudirman, Jakarta Pusat :

Apa tantangan yang akan dihadapi industri sawit pada 2014?

Di dalam negeri, saya mengharapkan dapat memperhatikan arah pengembangan industri ini. Karena, harus kita pertanyakan dulu ke mana fokus pengembangan ekonomi indonesia? Dan bertumpu kepada sektor ekonomi apa? Saya menyayangkan sektor perindustrian dan perkebunan berjalan masing-masing, tanpa koordinasi yang jelas. Hal ini sangat disayangkan karena presiden sudah membuat masterplan untuk percepatan ekonomi Indonesia lewat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI). Kenapa masterplan tidak digunakan oleh seluruh kementerian untuk dijadikan fokus mereka, inilah yang membuat kami heran. Karena dalam MP3EI itu sudah jelas akan ditargetkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sampai US$ 14.000-US$16.000 pada 2025.

Guna mencapai arah tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai tambah dan memperluas rantai nilai industri. Selain itu, dapat mendorong efisiensi di produksi dan meningkatkan usaha pemasaran yang berintegrasi di pasar domestik. Contoh biodiesel dengan meningkatkan sektor ini akan menciptakan efisiensi. Langkah lain perlu dipikirkan sistem inovasi di proses produksi dan marketing. Dengan memfokuskan kepada komoditi dan kondisi demografis yang berintegrasi ke arah sana.

Proyeksi bapak untuk perkembangan investasi hilir sawit pada tahun depan?

Industri hilir sawit diarahkan untuk mencapai nilai investasi US$ 2,1 miliar di sektor refineri dan fraksinasi. Produksi oleokimia ditargetkan dapat tumbuh dari 1,4 juta menjadi 3,4 juta ton. Sama halnya dengan biodiesel meningkat dari 3,3 juta ton menjadi 4,4 juta ton.

Supaya target produksi dapat tercapai di tahun depan, dukungan antar pelaku usaha, asosiasi dan regulator termasuk petugas lapangan memerlukan koordinasi yang baik. Koordinasi dapat dilakukan untuk skala bulanan dengan tiap pemangku kepentingan mempunyai perwakilan masing-masing. Oleh karena itu, kalangan asosiasi produk hilir haruslah ambil bagian dan aktif sebagai contoh APOLIN dan APROBI.

Sebab, perdagangan ekspor hilir seringkali menemui hambatan di dalam negeri semisal rintangan dari Bea Cukai yang belum familiar dengan produk hilir sawit. Di lapangan,

Bea Cukai ini melihat HS setelah itu melihat produknya. Kendati, Badan Kebijakan Fiskal meminta supaya dilihat produk dulu baru HS. Hal inilah yang kami lihat ada ketidaksinkronan diantara institusi.

Kendala lain, pelaku hilir sawit sedang meningkatkan kualitas dari produknya lewat pengembangan inovasi dan meningkatkan kualitas. Namun yang terjadi hasil inovasi ini sebagai contoh FAME murni yang diekstraksi malahan dibebani PMK. Jadi orang berusaha makin inovatif tapi tidak ada diapresiasi. Untuk mengatasi itu perlu dibuat mekanisme pengenalan produk dan industri karena belum tentu semua produk hilir yang jumlahnya ratusan sudah memiliki SNI. Biasanya, produk hilir ini mengikuti kemauan pembeli (tailor made) dan standar internasional.

Pasar luar negeri untuk produk hilir sawit menghadapi tantangan regulasi. Apa yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hal ini?

Di luar negeri, kita menghadapi point krusial yang terjadi di negara Uni Eropa sebagai contoh akan ada kebijakan labelling khusus produk makanan. Aturan ini akan diwajibkan bagi semua produk minyak nabati. Negara lain seperti Belgia berencana meminta syarat supaya mendapatkan sertifikat berstandar RSPO.

Adapula kebijakan bea masuk anti dumping terhadap produk fatty alcohol di Uni Eropa. Lalu, apa usaha pemerintah untuk menghadapi hal itu semua?

Cara paling efektif melalui implementasi sustainability dan isu sosial yang yang harus ditangani. Sustainability itu bagaimana ISPO dan RSPO harus berkoordinasi tanpa terjadi tumpang tindih tetapi harus ada target. Kedua standar ini diharapkan dapat bersifat komplementer atau melengkapi. Jangan sampai terjadi sebuah kompetisi yang sifatnya kurang baik.

Petani menempati posisi penting pula dalam praktek sustainability. Namun masih menghadapi kendala dalam aspek keterjangkauan. Apakah saran bapak supaya petani dapat menerapkan budidaya sawit berkelanjutan?

Dalam hal sustainability, pemerintah dapat menerapkan langkah positif yang baik kepada petani plasma. Harus disadari, sawit itu bukan lagi dominasi perusahaan raksasa besar melainkan kepemilikannya itu 43% di tangan petani.

Supaya mempermudah pelaksanaan dan sosialisasi ISPO dapat menggandeng pihak dinas perkebunan setempat dan koperasi. Konsepnya itu, membuat koperasi yang anggotanya minimal 500 kepala keluarga petani dengan total luas lahan 1000 hektare. Koperasi ini bisa dikelola delapan pengurus yang masing-masing akan bertugas di bidang agronomi, logistik dan administrasi.

Status koperasi ini bisa berbadan hukum dan pengurusnya belum tentu juga pemilik kebun. Gaji pengurus koperasi dapat diambil dari anggaran pemeritah supaya tidak membebani koperasi dan supaya merasa kehadiran mereka akan bantu koperasi.

Dukungan apa lagi yang dibutuhkan industri hilir di tahun depan?

Kami minta BK CPO dipertahankan dan konsisten. Pengusaha minta regulasi itu konsisten, apabila berubah dengan cepat mereka akan bingung yang berakibat kepada berpindahnya investasi ke negara lain. Pada 2014, kami estimasikan ekspor CPO dapat mencapai 22 juta ton dalam konteks itu munculnya kebijakan PTA Indonesia dengan Pakistan. Komposisinya volume ekspor tahun depan yaitu 38% crude atau minyak sawit mentah dan 62% merupakan produk turunan atau downstream.

Ada berapa jenis produk hilir yang sudah mampu dihasilkan di dalam negeri?

Di Indonesia, sudah ada 176 produk hilir yang dihasilkan terdiri dari 94 jenis food oil and modified oil itu, 45 jenis fatty acid , 15 jenis metil ester, 13 jenis bio cracking, dan 9 jenis fatty alchol. Jumlah ini melebihi malaysia karena teknologi kita sudah lebih baik dengan mengandalkan kepada tiga sumber bahan baku yaitu CPO, minyak kernel, dan coconut oil.

Ini artinya potensi produk hilir sudah lebih maju dari beberapa tahun sebelumnya. Apa pesan bapak untuk kabinet berikutnya yang akan dihasilkan dalam pemilu 2014?
Kabinet sekarang ini merupakan kabinet hilirisasi yang telah kembangkan komoditi mulai dari kakao sampai ke sawit. Itu sudah bagus dan memang ini menjadi tantangan berat bagi dunia lain. Makanya negara lain itu ribut karena muncul imbas berupa perpindahan investasi dari sana ke Indonesia.

Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah menko perekonomian dan menteri perindustrian berjalan sendiri. Kita memiliki menko perekonomian yang power-nya kurang optimal dan tidak terlalu banyak memberikan arahan dan koordinasi kepada menteri. Idealnya, menko itu memiliki fungsi wibawa untuk mengarahkan menteri lain.
Kelemahan lain yaitu minimnya dukungan dari pemerintah daerah dan kurang responsifnya kementerian terkait. Sebagai contoh, lemahnya infrastruktur pelabuhan membuat timbulnya biaya tunggu kapal sehingga produk kita menjadi kurang daya saingnya.

Pesan kami untuk pemerintahan selanjutnya adalah berbuat sesuatu yang bukan sifatnya return, tapi menghasilkan manfaat kepada masyarakat secara luas. (Anggar S)

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.