Edisi 48 Oktober 2015

Saatnya Lawan Gerakan Anti Sawit

Salam Sawit Indonesia, Tekanan terhadap industri kelapa sawit sudah mencapai klimaks. Penerapan  standar tinggi melalui komitmen bernama  Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) malahan bersifat kontraproduktif dan menyulitkan petani maupun perusahaan sawit menengah. Alih-alih ingin melakukan transformasi praktek sawit yang berkelanjutan yang terjadi petani kesulitan menjual buah. Kalangan legislator menilai IPOP ibarat kartelisasi syarat tinggi. 

Awal pembentukan IPOP sangat dipengaruhi  gerakan anti sawit melalui baju NGO dan lembaga lain. Isu bahwa sawit penyebab deforestasi dan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca terus dihembuskan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa masalah deforestasi maupun perubahan iklim diarahkan kepada Indonesia sebagai negara berkembang? Kampanye serupa tidak pernah kita lihat sedemikian massif untuk menyerang kebijakan di negara maju seperti Amerika dan Uni Eropa yang anti perubahan iklim. 

Kondisi ini yang menyebabkan ketimpangan dalam menyikapi isu perubahan iklim. Janji negara maju untuk memberikan kompensasi melalui perdagangan karbon sebatas wacana dan tidak terealisasi. Negara berkembang kerap kali dibohongi dengan skema pendanaan karbon. Bantuan pendanaan tidak diberikan dalam bentuk dana melainkan alih teknologi di mana butuh biaya perawatan besar, dan ini menjadi tanggungan negara berkembang. 

Yang mengenaskan, Indonesia serta negara berkembang lain didesak tidak melepaskan karbon dalam jumlah besar. Sementara, cerobong pabrik manufaktur , industri peternakan,dan alat transportasi mereka dibiarkan menghasilkan karbon dalam jumlah besar. Deforestasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa sudah terjadi dari ratusan tahun lalu yang mengakibatkan terlepasnya karbon ke udara.  Inikah namanya keadilan?

Berkaitan isu deforestasi, tudingan miring selalu dialamatkan kepada industri sawit. Industri ini sudah menjadi kambing hitam – yang enak untuk dijadikan santapan. Walaupun secara perundang-undangan, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan dilegalkan dalam bentuk APL tetap saja “salah”. Kitapun tidak menutup mata, ada perusahaan nakal membabat hutan yang tidak mengikuti peraturan. Bukan berarti, semua perusahaan sawit adalah penjahat. Disinilah peran pemerintah untuk menegakkan hukum. Hukum dibuat tegak dan jangan dilemahkan oleh aparatnya.

Sudah saatnya, pelaku sawit membuktikan bahwa tuduhan miring dan kampanye hitam ini tidak benar. Transformasi sawit berkelanjutan memang dibutuhkan asalkan sesuai peraturan. Kita bisa melawan gerakan anti sawit. Caranya, tunjukkan peranan industri ini membantu anak kecil di pedalaman dapat membaca dan bersekolah,bermain di internet, dan membantu pelayanan kesehatan. Banyak aspek positif dari industri sawit. Dan ini menjadi senjata kita untuk melawan kampanye hitam.  

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.