Produk Kena Boikot, Sinarmas Minta Perlindungan Pemerintah

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Kebijakan boikot produk tisu APP, anak usaha Sinarmas Grup, oleh sejumlah supermarket di Singapura dinilai kebijakan sepihak. Pasalnya, perusahaan tidak pernah diminta klarifikasi berkaitan tuduhan pembakaran lahan yang menjadi dasar aksi boikot.

“Kami belum sempat berikan jawaban atas tuduhan tersebut,  produk kami langsung diboikot,” kata Gandi Sulistiyanto, Managing Director Sinarmas Grup, dalam jumpa pers terbatas kemarin, Senin (12/10).

Alasan boikot ini berdasarkan atas pengumuman pemerintah mengenai kebakaran lahan di konsesi milik APP dan empat perusahaan lain. Setelah pengumuman ini, Dewan Lingkungan Singapura (SEC) menginformasikan kepada perusahaan mengenai pencabutan sertifikat hijau milik Universal Sovereign Trading, yang merupakan distributor eksklusif produk APP di Singapura. Langkah selanjutnya, SEC meminta  16 jaringan supermarket di Singapura untuk tidak lagi  menjual produk APP dan empat perusahaan lain sampai proses penyelidikan mengenai penyebab kebakaran di wilayah konsesi masing-masing.

Berkaitan aksi boikot ini, menurut Gandi Sulistiyanto, perusahaan ingin meminta perlindungan  dari pemerintah karena produk yang dibuatnya ini milik Indonesia. “Kami minta perlindungan hukum dari pemerintah mengenai kasus ini. Karena APP telah menjadi korban kebakaran lahan juga. Yang sangat disayangkan terjadi penggiringan opini sedemikian rupa bahwa kamilah pihak yang membakar lahan,” jelasnya.

Padahal, perusahaan sudah mengeluarkan duit ratusan miliar untuk memadamkan api di lahan konsesi. Gandi mengatakan tidak masuk akal kalau dikatakan perusahaan membakar sendiri lahan konsesinya karena biaya penanaman HTI saja sekitar Rp 15 juta-Rp30 juta per hektare. Selain itu, perusahaan telah menerapkan komitmen zero burning policy.  

“Kami dukung apabila ada supplier atau mitra Sinar Mas yang membakar hutan. Silakan saja untuk ditindak secara hukum. Tapi kalau belum terbukti bersalah, sebaiknya tidak langsung dipublikasi,” tambah Gandi.

Gandi menyebutkan perusahaan sudah melaporkan kasus boikot ini dan perkembangan penanganan kebakaran kepada sejumlah instansi pemerintah antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebakaran Lahan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Kebakaran lahan HTI Sinarmas berada di Ogan Komering Ilir, yang rencananya di daerah tersebut akan dibangun pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia senilai Rp 30 Triliun.

“Kebakaran ini adalah bencana yang timbul akibat El Nino di seluruh dunia tidak hanya Indonesia. Tapi yang terjadi penggiringan  opini pelakunya perusahaan kami. Pemerintah jangan masuk penggiringan opini dari NGO,” paparnya.

Perlindungan dari pemerintah sangatlah penting karena total nilai industri pulp&kertas mencapai US$ 60 triliun. Posisi Indonesia menempati ranking ke-8 diantara produsen kertas seluruh dunia. Jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 2,1 juta orang.

“Khawatirnya setelah kertas diboikot, merembet kepada produk lain seperti kelapa sawit. Pemerintah perlu memberikan perlindungan dengan memberikan kepastian hukum,” pungkas Gandi. 

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.