Petani Desak Perancis Batalkan Kenaikan Pajak Impor Sawit

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Usulan senator Perancis yang meminta kenaikan pajak impor sawit, ternyata menuai kritikan dari petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO). Rencana ini dianggap merugikan petani dan bagian dari penjajahan gaya baru.

Anizar Simanjuntak, Ketua Umum APKASINDO, menjelaskan pemberlakukan pajak progresif ini tidak masuk akal dan mengada-ada karena bentuk neokolonialisme atau penjajahan gaya baru.

“Rencana kenaikan pajak ini menjadi bagian dari neokolonialisme persaingan dagang dengan tujuan produk CPO kita lebih mahal dari minyak nabati yang diproduksi negara Perancis,” kata Anizar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/2).

Untuk itu, Anizar mendesak pemerintah segera menjalankan negosiasi dengan pemerintah Perancis supaya usulan pajak progresif ini dapat dibatalkan. Alasannya, aturan pajak baru ini berdampak sangat merugikan petani sawit di Indonesia.

“Apabila tidak ada pembatalan maka petani sawit siap turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke kedutaan Perancis di Indonesia,” kata Anizar.

Seperti diketahui, Perancis berencana mengenakan pajak terhadap produsen sawit impor yang masuk ke negara itu secara bertahap, untuk tahun 2017 sebesar 300 euro per ton, kemudian tahun 2018 sebesar 500 euro per ton. Kemudian pada tahun 2019 sebesar 700 euro per ton, dan menjadi 900 euro per ton pada 2020. Padahal selama ini pungutan pajak sebesar 103 euro per ton.

Asmar Arsjad, Sekjen APKASINDO mengecam pemerintah Perancis yang sudah keterlaluan apabila pungutan pajak impor CPO dinaikkan  dengan tujuan membiayai kesehatan masyarakat dan petani di sana. “Masa kita, petani sawit disuruh memfasilitasi kesehatan masyarakat dan petani Prancis,” tuturnya.

Dikatakan Asmar, pemerintah diminta membuka pasar ekspor baru untuk CPO dan menyetop ekspor ke Uni Eropa. Asmar beralasan apabila Prancis jadi menerapkan aturan pungutan pajak progresif tersebut maka akan menular ke negara eropa lainnya. “Kita buka pasar baru ke negara-negara seperti Uzbekiztan, Turki dan negara Balkan lainnya,” pungkas Asmar.

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.