Pelaku Sawit Puji Setahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

JAKARTA, SAWIT INDONESIA – Asosiasi kelapa sawit di sektor hulu dan hilir memberikan apresiasi positif kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sepanjang satu tahun ini. Kebijakan yang dibuatnya sangat memperhatikan kebutuhan industri sawit dan memahami posisi strategis komoditas sawit di pasar global.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( GAPKI), pemerintahan Jokowi sangat berkomitmen dengan pengembangan industri sawit karena beliau menyadari pentingnya sawit bagi perekonomian negara dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil.

“Yang mesti diapresiasi lagi, rencana pembangunan wilayah perbatasan dengan kegiatan perekonomian berbasis sawit, “ kata Joko Supriyono kepada SAWIT INDONESIA.

Pada April kemarin setelah Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo dan 16 perusahaan perkebunan, Joko Supriyono menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta pengusaha  meningkatkan ekspor produk sawit sebagai komoditas strategis untuk peningkatan devisa.

Joko Supriyono menambahkan bahwa strategi memperkuat ekspor dan kesejahteraan petani  dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit di perbatasan sebagaimana yang pernah diprogramkan pemerintah. Dengan program tersebut, berpotensi bisa menyerap 240.000 tenaga kerja baru.

”Pengembangan perkebunan kelapa sawit di perbatasan ini berjalan sesuai yang harapan  maka harus diterapkan model inti plasma. Apabila program ini terlaksana akan melibatkan 150.000 kepala keluarga petani plasma,” jelasnya beberapa waktu lalu.

GAPKI memiliki 12 cabang di seluruh Indonesia. Dengan total luas areal yang dikelola 3,9 juta hektare dari jumlah anggota 663 perusahaan. Sementara total perkebunan sawit di Indonesia 10,9 juta hektare.

Senada dengan Joko Supriyono. Dijelaskan Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) bahwa perhatian besar diberikan Presiden Joko Widodo. Ada empat nilai positif pemerintahan Jokowi dalam pandangan GIMNI. Pertama, Joko Widodo dalam berbagai forum internasional menyampaikan keprihatinannya terhadap penolakan/serangan yang menyudutkan kelapa sawit. Padahal, banyak rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada sawit.

Kedua, GIMNI sebagai asosiasi industri hilir sawit dipanggil bertemu Presiden di Istana Negara untuk menyampaikan hambatan di sektor hilir seperti regulasi di bidang ekspor.

Ketiga, pemerintahan Jokowi sukses membuat Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sawit melalui aturan khusus tertuang dalam peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Keempat, pemerintahan Jokowi tidak terlalu terpengaruh dengan provokasi LSM/NGO berkaitan isu kebakaran lahan dan asap. “Pak Jokowi sikapnya netral untuk meneliti secara benar sumber penyebab kebakaran,” ujar Sahat Sinaga. 

 

sumber foto; setkab.go.id

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.